Gedung Putih dilaporkan tengah merencanakan pertemuan perdana para pemimpin yang tergabung dalam Dewan Perdamaian bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada 19 Februari 2026. Pertemuan yang dijadwalkan berlangsung di Washington tersebut akan difokuskan sebagai konferensi penggalangan dana untuk rekonstruksi Gaza.
Detail Rencana Pertemuan di Washington
Laporan mengenai agenda ini pertama kali disampaikan oleh situs berita Amerika Serikat, Axios, pada Jumat (6/2/2026). Mengutip keterangan seorang pejabat AS dan diplomat dari empat negara anggota dewan, pertemuan tersebut direncanakan bertempat di U.S. Institute of Peace. Meski demikian, rencana ini disebut masih dalam tahap awal dan dapat berubah sewaktu-waktu.
Agenda Dewan Perdamaian ini dijadwalkan berlangsung hanya berselang satu hari setelah Presiden Trump menjamu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih pada 18 Februari 2026. Hingga saat ini, pihak Gedung Putih maupun Departemen Luar Negeri AS belum memberikan tanggapan resmi terkait rincian rencana pertemuan tersebut.
Latar Belakang dan Mandat Dewan Perdamaian
Presiden Donald Trump meluncurkan Dewan Perdamaian pada akhir Januari lalu dengan tujuan memimpin langsung penyelesaian berbagai konflik global. Pembentukan lembaga ini merupakan tindak lanjut dari resolusi Dewan Keamanan PBB pada pertengahan November 2025 yang mengizinkan pembentukan pasukan stabilisasi internasional di Gaza.
Dalam rencana awal yang diumumkan akhir tahun lalu, Dewan Perdamaian dimaksudkan untuk mengawasi pemerintahan sementara di Gaza. Namun, Trump kemudian menyatakan bahwa mandat dewan tersebut akan diperluas untuk menangani konflik global lainnya di masa depan.
Kritik dan Tantangan Diplomatik
Pembentukan dewan ini memicu kekhawatiran dari sejumlah pakar yang menilai inisiatif tersebut berpotensi melemahkan peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Selain itu, sejumlah sekutu tradisional AS di Barat dilaporkan masih bersikap hati-hati dan belum memutuskan untuk bergabung, berbeda dengan beberapa sekutu di Timur Tengah yang telah menyatakan partisipasinya.
Kritik tajam juga datang dari sejumlah pakar hak asasi manusia yang menilai struktur dewan ini menyerupai sistem kolonial karena tidak melibatkan perwakilan Palestina dalam pengawasan wilayah tersebut. Di sisi lain, situasi di lapangan masih menunjukkan kerentanan meskipun gencatan senjata telah dimulai sejak Oktober lalu.
Kondisi Kemanusiaan di Gaza
Data menunjukkan bahwa sejak konflik pecah pada akhir 2023, lebih dari 71.000 warga Palestina telah tewas dan menyebabkan krisis kelaparan serta pengungsian massal. Israel menyatakan operasi militer tersebut sebagai bentuk pembelaan diri atas serangan kelompok militan pada akhir 2023 yang menewaskan sekitar 1.200 orang dan menyandera lebih dari 250 orang.
Informasi lengkap mengenai rencana pertemuan Dewan Perdamaian ini pertama kali dirilis melalui laporan eksklusif Axios berdasarkan sumber diplomatik dan pejabat pemerintahan Amerika Serikat.