Komisi VI DPR RI menyoroti distribusi Solar Subsidi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama PT Pertamina (Persero) yang berlangsung di Jakarta. Fokus utama pembahasan adalah temuan antrean panjang truk di SPBU yang memicu evaluasi mendalam terhadap tata kelola penyaluran energi bersubsidi nasional.
Penyebab Antrean dan Selisih Harga
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid, menjelaskan bahwa fenomena antrean tersebut bukan disebabkan oleh minimnya pasokan atau pelayanan dari pihak Pertamina. Berdasarkan rilis resmi pada Sabtu (14/2/2026), ia menyebut ada indikasi pihak-pihak yang sengaja mengantre demi mendapatkan keuntungan dari selisih harga.
“Antrean sengaja dilakukan bukan karena pasokan atau pelayanan Pertamina kurang, namun mereka sengaja mengantre untuk mengambil selisih dari harga solar subsidi,” ujar Nurdin.
Ia menegaskan bahwa berapapun volume Solar Subsidi yang dikirimkan oleh Pertamina, stok tersebut akan selalu habis jika praktik pengambilan selisih harga ini terus berlanjut tanpa pengawasan yang ketat di lapangan.
Temuan Sidak Truk Industri di Balikpapan
Persoalan distribusi ini terungkap secara nyata setelah dilakukan inspeksi mendadak di SPBU KM 13, Kecamatan Balikpapan Utara. Di lokasi tersebut, ditemukan deretan truk beroda 10 yang mengantre untuk mengisi Solar Subsidi, padahal kendaraan jenis tersebut seharusnya menggunakan Solar Industri sesuai regulasi.
Berdasarkan aturan yang berlaku, Solar Subsidi hanya diperuntukkan bagi kendaraan angkutan umum serta pengangkut bahan pokok tertentu. Temuan ini mempertegas bahwa tantangan distribusi energi nasional saat ini tidak hanya terletak pada ketersediaan stok, tetapi juga pada kepatuhan pengguna dan pengawasan aturan.
Langkah Strategis Melalui Subholding Downstream
Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri, menanggapi dinamika tersebut dengan memprioritaskan penguatan sistem distribusi. Pertamina telah melakukan langkah strategis berupa integrasi bisnis hilir untuk memastikan energi tersalurkan secara lebih efisien dan tepat sasaran.
“Melalui dukungan berbagai pihak dan setelah melalui pertimbangan yang matang, kami melakukan integrasi bisnis hilir melalui Subholding Downstream untuk memperkuat sistem distribusi energi nasional,” kata Simon.
Ia menambahkan bahwa koordinasi lintas pemangku kepentingan terus diperkuat agar program distribusi energi dapat berjalan tertib dan meminimalisir potensi penyalahgunaan di tingkat pengecer atau SPBU.
Apresiasi Penanganan Bencana di Sumatra
Selain isu subsidi, forum RDP juga membahas peran Pertamina dalam mendukung ekonomi rakyat melalui Program Koperasi Desa Merah Putih. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, turut memberikan apresiasi atas respons cepat perusahaan dalam menyalurkan BBM ke wilayah terdampak bencana hidrometeorologi di Sumatra.
Menurut Andre, pengiriman BBM ke wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat dilakukan dengan sigap oleh Pertamina. Hal ini memastikan kebutuhan energi masyarakat di daerah terdampak bencana tetap terpenuhi di tengah situasi darurat.
Informasi lengkap mengenai isu ini disampaikan melalui pernyataan resmi PT Pertamina (Persero) yang dirilis pada 14 Februari 2026 melalui saluran komunikasi resmi perusahaan.