Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, menginstruksikan seluruh jajaran Kementerian Sosial (Kemensos) untuk mengedepankan akurasi data dalam menjalankan program kerja tahun 2026. Arahan ini bertujuan agar intervensi pemerintah dapat dirasakan langsung oleh masyarakat secara nyata dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sinkronisasi Program dan Penguatan Data
Gus Ipul menyampaikan instruksi tersebut dalam Rapat Sinkronisasi Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2026 dan Rencana Tahun Anggaran 2027 di Bekasi, Selasa (10/2). Agenda ini juga dirangkaikan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja serta Pakta Integritas Tahun 2026.
Ia menegaskan bahwa seluruh intervensi program harus berpijak pada data yang akurat. Menurutnya, tahun 2025 telah menjadi masa penyesuaian untuk menyelaraskan pola kerja kementerian dengan visi Presiden RI Prabowo Subianto, terutama dalam pelaksanaan program berbasis data.
Atensi Terhadap The Invisible People
Dalam arahannya, Gus Ipul menyoroti perhatian besar Presiden Prabowo terhadap kelompok masyarakat yang sering luput dari proses pembangunan, atau disebut sebagai the invisible people. Kelompok ini menjadi prioritas utama agar tidak terlewat dalam penyaluran bantuan dan layanan sosial.
“Presiden memiliki atensi luar biasa kepada the invisible people ini. Mereka ada di sekitar kita, tapi sering luput dari perhatian. Tugas kita memastikan mereka tidak terlewat,” ujar Gus Ipul dalam keterangan tertulis pada Rabu (11/2).
Implementasi Konstitusi dan Program Membumi
Kemensos merujuk pada Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar konstitusional dalam memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar. Gus Ipul meminta dasar hukum tersebut diterjemahkan ke dalam kerja nyata yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan.
Ia juga mengingatkan jajarannya agar tidak terjebak dalam rutinitas administratif semata. Program perlindungan, rehabilitasi, dan pemberdayaan sosial harus saling terhubung antarsatuan kerja dengan mitigasi risiko yang disusun dalam tahapan waktu terukur.
“Kerja kita harus membumi. Bukan hanya rapi di laporan, tapi dipahami masyarakat dan dirasakan dampaknya,” tegas Gus Ipul di hadapan para pejabat eselon I dan pimpinan unit kerja Kemensos dari seluruh Indonesia.
Informasi mengenai arahan strategis ini disampaikan melalui keterangan resmi Kementerian Sosial RI terkait hasil rapat koordinasi nasional yang diselenggarakan di Bekasi pada Februari 2026.