Pemerintah Indonesia tengah mempersiapkan pengiriman sekitar 5.000 hingga 8.000 personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk bertugas sebagai pasukan perdamaian di Gaza, Palestina. Langkah ini menjadikan Indonesia sebagai negara pertama yang menyatakan kesiapan konkret untuk mendaratkan pasukan di wilayah konflik tersebut, yang kini tengah menjadi sorotan dunia internasional.
Persiapan Internal TNI Angkatan Darat
Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyatakan bahwa pihaknya telah mulai melatih personel yang kemungkinan besar akan ditugaskan dalam misi perdamaian ini. Fokus utama pelatihan diarahkan pada kemampuan yang relevan dengan kebutuhan kemanusiaan dan pembangunan kembali wilayah pascakonflik.
“Sudah, sudah mulai berlatih orang-orang yang kemungkinan kan kita nanti jadi perdamaian. Jadi berarti (korps) zeni, kesehatan, yang sering seperti itu, kami siapkan,” ujar Maruli di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/2/2026). Ia menambahkan bahwa proses pengiriman masih memerlukan koordinasi berjenjang mulai dari pihak pengelola misi di Gaza hingga Mabes TNI.
Rekrutmen Personel Berpengalaman
Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita menjelaskan bahwa personel yang akan diberangkatkan bakal diprioritaskan bagi mereka yang memiliki pengalaman dalam misi perdamaian PBB sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk memastikan efektivitas penugasan di lapangan yang memiliki risiko tinggi.
“Saya kira kita sudah punya pengalaman ya, ada UNIFIL yang pernah ke sana, satuan-satuan yang pernah dikirim ke sana, inilah nanti yang akan kita rekrut,” kata Tandyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/2/2026). Saat ini, pihak TNI masih menunggu keputusan final dari Presiden terkait waktu keberangkatan.
Fokus pada Bantuan Kemanusiaan dan Rekonstruksi
Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menegaskan bahwa keterlibatan pasukan TNI di Gaza akan sangat spesifik pada aspek kemanusiaan. Selain menjaga gencatan senjata, pasukan Indonesia akan membantu proses rekonstruksi infrastruktur yang hancur akibat konflik.
Juru Bicara II Kemlu, Vahd Nabyl Achmad Mulachela, menyebutkan bahwa meskipun persiapan terus berjalan, belum ada lini masa definitif mengenai kapan pasukan akan diberangkatkan. “Kalau untuk keterlibatan Indonesia sudah dijelaskan bahwa lebih fokus pada humanitarian (kemanusiaan), bantuan rekonstruksi, sama untuk mendukung gencatan senjata,” terangnya.
Komitmen Pemerintah dan Sorotan Dunia
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengonfirmasi bahwa angka 8.000 personel tersebut masih dalam tahap pembahasan. Pengiriman pasukan ini merupakan bagian dari komitmen Indonesia dalam mengakui kemerdekaan Palestina dan peran aktif dalam Board of Peace (BoP) bersama tujuh negara Muslim lainnya.
Langkah progresif Indonesia ini mendapat perhatian luas dari media asing seperti The Jerusalem Post, The Times of Israel, dan The Guardian. Media-media tersebut melaporkan bahwa Indonesia adalah negara pertama yang memberikan komitmen nyata untuk bergabung dalam Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) sebagai bagian dari fase kedua rencana perdamaian di wilayah tersebut.
Informasi lengkap mengenai isu ini disampaikan melalui pernyataan resmi kementerian terkait dan laporan koordinasi pemerintah yang dirilis pada Februari 2026.