Junta Militer Burkina Faso Tetapkan Pembubaran Partai Politik, Soroti Penyimpangan dan Perpecahan

Pemerintah Burkina Faso yang dipegang oleh junta militer secara resmi melarang seluruh partai politik di negara itu. Kebijakan ini berdasarkan dekret yang disetujui pada Kamis, 29 Januari 2026, yang juga menghapus undang-undang terkait dan mengharuskan aset partai-partai dialihkan ke negara.

Alasan Pembubaran Partai Politik

Menteri Administrasi Teritorial, Emile Zerbo, menjelaskan bahwa langkah ini diambil setelah otoritas menemukan partai-partai politik telah menyimpang dari pedoman dasar pendiriannya. Pemerintah menilai maraknya jumlah partai politik telah menimbulkan berbagai ekses, memicu perpecahan di antara warga, serta melemahkan tatanan sosial.

Zerbo menambahkan, kebijakan tersebut merupakan bagian dari rencana “membangun kembali negara” setelah apa yang ia sebut sebagai “berbagai penyalahgunaan” dalam sistem multipartai. Sistem ini, menurutnya, telah “mendorong perpecahan di antara warga negara dan melemahkan tatanan sosial”.

Latar Belakang dan Dampak Kebijakan

Sebelumnya, partai-partai politik telah dilarang menggelar kegiatan atau pertemuan publik. Namun, dekret baru ini menghentikan seluruh aktivitas mereka secara menyeluruh. Zerbo menyatakan, pemerintahan di bawah kepemimpinan Ibrahim Traore akan mengirimkan rancangan undang-undang ke Majelis Legislatif Transisi “sesegera mungkin”.

Sebagai informasi, militer pimpinan Ibrahim Traore berkuasa sejak 2022 melalui kudeta yang menggulingkan Paul-Henri Sandaogo Damiba. Sebelum kudeta tahun 2022, Burkina Faso memiliki lebih dari 100 partai politik terdaftar, dengan 15 partai terwakili di parlemen setelah pemilihan umum 2020.

Reaksi dan Konteks Regional

Seorang anggota kelompok masyarakat sipil menyatakan ketidaksetujuannya terhadap kebijakan ini. “Ini tidak akan membantu negara untuk melangkah maju. Kami tidak senang dengan hal ini,” tuturnya. Ia juga menyoroti bahwa rezim ini terus mendorong gagasan bahwa demokrasi tidak berguna atau bahkan berbahaya bagi Burkina Faso.

Anggota masyarakat sipil tersebut menambahkan, “(Traore) mungkin tengah bersiap untuk berkuasa dalam jangka panjang, tetapi mengingat sejarah negara ini, tidak ada pemimpin yang benar-benar aman. Kudeta lain selalu bisa terjadi kapan saja.” Traore sebelumnya berjanji akan memulihkan pemerintahan sipil pada 1 Juli 2024, namun dua bulan sebelum tenggat tersebut, junta militer mengumumkan akan memperpanjang masa kekuasaannya selama lima tahun ke depan.

Burkina Faso merupakan salah satu dari sejumlah negara di Afrika Barat yang dalam beberapa tahun terakhir mengalami kudeta, kemudian diikuti dengan pembatasan terhadap partai politik dan lembaga pemilu.

Informasi lengkap mengenai isu ini disampaikan melalui pernyataan resmi Menteri Administrasi Teritorial Emile Zerbo yang dikutip dari AP News dan BBC pada Jumat, 30 Januari 2026.