Kementerian Pertahanan (Kemhan) memberikan penjelasan terbaru terkait rencana pengiriman ribuan personel TNI sebagai pasukan perdamaian di Jalur Gaza, Palestina. Hingga saat ini, realisasi pengerahan pasukan tersebut masih dalam tahap persiapan intensif dan menunggu keputusan resmi dari Presiden Prabowo Subianto.
Persiapan dan Koordinasi Lintas Sektoral
Kepala Biro Humas Kemhan, Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait, menyatakan bahwa rencana pengiriman pasukan masih memerlukan koordinasi mendalam antar kementerian dan lembaga (K/L). Selain itu, pemerintah masih memantau perkembangan mandat internasional terkait situasi di Gaza.
“Sampai saat ini, rencana pengiriman pasukan masih dalam tahap persiapan dan koordinasi lintas K/L serta menunggu kejelasan mandat internasional dan arahan atau keputusan resmi presiden,” ujar Rico kepada wartawan pada Kamis (12/2/2026).
Rico menambahkan bahwa detail mengenai jadwal keberangkatan serta komposisi pasukan belum dapat dipublikasikan. Informasi teknis tersebut baru akan disampaikan kepada publik setelah ada ketetapan resmi dari kepala negara melalui kanal komunikasi yang berwenang.
Komitmen Pemerintah dan Estimasi Jumlah Pasukan
Sebelumnya, pihak Istana Kepresidenan mengonfirmasi bahwa pembahasan mengenai pengiriman pasukan perdamaian ini terus berjalan. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, menyebutkan adanya potensi jumlah personel yang cukup besar untuk misi kemanusiaan ini.
“Belum, sedang dibicarakan. Tapi ada kemungkinan kita akan kurang lebih di angka 8.000 itu,” ungkap Prasetyo Hadi di Stasiun Gambir, Selasa (10/2). Ia menegaskan bahwa pasukan Indonesia nantinya akan bergabung dengan pasukan perdamaian dari negara-negara lain sebagai bentuk komitmen internasional.
Sorotan Media Internasional dan Israel
Langkah Indonesia ini menarik perhatian dunia internasional, termasuk media-media di Israel. Sejumlah laporan menyebut Indonesia sebagai negara pertama yang menyatakan kesiapan berkontribusi dalam pasukan keamanan internasional di Jalur Gaza pasca-kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas.
Media asal Israel, The Jerusalem Post, bahkan merilis laporan khusus dengan judul “Indonesia to be first peacekeeping contributor to Gaza’s International Stabilization Force”. Laporan tersebut menyoroti kesiapan TNI dalam mendukung stabilitas di kawasan konflik tersebut.
Informasi lengkap mengenai perkembangan rencana ini disampaikan melalui pernyataan resmi Kementerian Pertahanan dan Sekretariat Negara yang dirilis pada Februari 2026.