Presiden RI Prabowo Subianto dipastikan akan menghadiri rapat perdana Board of Peace (BoP), sebuah forum internasional yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kehadiran kepala negara dalam forum tersebut diharapkan menjadi momentum strategis bagi Indonesia untuk mempertegas dukungan terhadap kemerdekaan Palestina sesuai amanat konstitusi.
Dorongan Diplomasi Aktif dari Parlemen
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, menyatakan bahwa pemerintah harus memanfaatkan forum BoP untuk memperkuat peran aktif Indonesia dalam perdamaian dunia. Menurutnya, setiap langkah diplomasi yang diambil harus berpijak pada kepentingan nasional sekaligus konsistensi terhadap perjuangan rakyat Palestina.
“Bagi Indonesia, kehadiran dalam forum Board of Peace harus dilihat sebagai peluang untuk memperkuat peran aktif kita dalam mendorong perdamaian dunia,” ujar Sukamta dalam keterangannya pada Rabu (11/2/2026).
Tiga Poin Utama Penegasan Indonesia
Sukamta merinci setidaknya terdapat tiga aspek krusial yang perlu ditegaskan oleh pemerintah Indonesia dalam rapat perdana tersebut:
- Penghentian Kekerasan: Mendorong penghentian segera segala bentuk kekerasan dan memastikan perlindungan maksimal bagi warga sipil di Palestina.
- Solusi Dua Negara: Menegaskan kembali dukungan terhadap kemerdekaan penuh Palestina melalui solusi dua negara yang adil dan sesuai hukum internasional.
- Rekonstruksi Pasca-Konflik: Memastikan agenda pemulihan berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hak-hak rakyat Palestina dan prinsip kedaulatan.
Politikus PKS tersebut menekankan bahwa perdamaian yang kokoh harus dibangun di atas keadilan, bukan sekadar penghentian konflik sementara. Ia menilai stabilitas global yang berbasis hukum internasional akan berdampak langsung pada keamanan nasional Indonesia.
Konfirmasi Kehadiran oleh Kementerian Luar Negeri
Kementerian Luar Negeri (Kemlu) telah mengonfirmasi rencana kehadiran Presiden Prabowo dalam pertemuan tersebut. Juru Bicara Kemlu, Vahd Nabyl Achmad Mulachela, menyebutkan bahwa undangan resmi telah diterima dan pemerintah berkomitmen untuk berperan aktif sejak awal pembentukan BoP.
“Indonesia akan menggunakan Board of Peace untuk memperjuangkan perlindungan warga sipil, mendorong pemulihan Gaza, serta mengupayakan perdamaian yang adil berdasarkan solusi dua negara,” tutur Nabyl. Partisipasi ini diharapkan mampu menentukan arah kebijakan forum internasional tersebut agar tetap selaras dengan prinsip kemanusiaan.
Informasi mengenai agenda keberangkatan dan poin-poin diplomasi ini disampaikan melalui keterangan resmi Komisi I DPR RI dan Kementerian Luar Negeri pada Rabu, 11 Februari 2026.