Penyediaan lapangan kerja berkualitas menjadi agenda mendesak bagi pemerintah Indonesia guna mendorong daya beli kelas menengah dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Mari Elka Pangestu, mengungkapkan bahwa meskipun angka pengangguran terbuka menurun, mayoritas penciptaan lapangan kerja baru masih didominasi oleh sektor informal dengan tingkat upah yang rendah.
Dominasi Sektor Informal dan Tantangan Pengangguran Muda
Dalam webinar OJK Institute pada Kamis (19/2/2026), Mari Elka Pangestu memaparkan bahwa sekitar 80 persen lapangan kerja baru saat ini berasal dari sektor informal seperti konstruksi, perdagangan, serta akomodasi makan dan minum. Sektor-sektor ini umumnya memberikan upah di bawah standar minimum regional (UMR) dan minim perlindungan sosial.
Kondisi ini diperparah dengan tingginya angka pengangguran di kalangan generasi muda yang mencapai 25 persen, terutama mereka yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi. “Yang lebih mengkhawatirkan, yang menganggur itu lebih banyak kaum muda dan yang lebih terdidik,” ujar Mari. Ia menegaskan bahwa fenomena ini dapat memicu ketegangan sosial jika tidak segera diatasi melalui penciptaan lapangan kerja formal yang berkualitas.
Fenomena Working Poor dan Kualitas Upah
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, turut menyoroti fenomena working poor, di mana individu bekerja secara rutin namun penghasilannya tidak mencukupi untuk hidup layak. Persoalan utama ketenagakerjaan saat ini bukan sekadar ketersediaan pekerjaan, melainkan kelayakan imbalan yang diterima oleh buruh atau karyawan.
Karakteristik pekerja informal yang tidak memiliki kepastian perlindungan kesehatan maupun status kepegawaian resmi membuat posisi mereka sangat rentan. Amalia menjelaskan bahwa masyarakat membutuhkan pekerjaan layak dengan upah yang mampu memenuhi kebutuhan bulanan, bukan hanya sekadar tercatat bekerja dalam statistik nasional.
Strategi Investasi dan Target Pertumbuhan Ekonomi 2026
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah fokus mendorong investasi domestik maupun asing sebagai kunci utama menciptakan lapangan kerja berpendapatan layak. Mari Elka Pangestu menjelaskan bahwa Indonesia berpeluang menarik relokasi bisnis dari investor asing yang terdampak dinamika perdagangan global, termasuk melalui akses pasar ke Eropa, ASEAN, dan Asia Timur.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menambahkan bahwa prospek ekonomi Indonesia tahun 2026 berada dalam jalur positif. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi pada Kuartal I 2026 mampu mencapai angka 5,5 hingga 6 persen, setelah sebelumnya mencatatkan realisasi 5,39 persen pada Kuartal IV 2025.
Visi Industrialisasi Presiden Prabowo Subianto
Sejalan dengan upaya tersebut, Presiden RI Prabowo Subianto menargetkan kebangkitan sektor industri dalam negeri dalam dua hingga tiga tahun ke depan. Strategi industrialisasi besar-besaran ini diharapkan dapat membuka lapangan kerja luas dan memperkuat daya beli masyarakat secara inklusif.
Pemerintah berencana mengintegrasikan pembangunan industri dengan sektor perumahan sebagai bagian dari strategi nasional untuk mewujudkan Indonesia yang maju dan mandiri. Informasi mengenai langkah strategis pemerintah dalam sektor ketenagakerjaan ini dirangkum dari pernyataan resmi para pejabat terkait dalam rangkaian agenda ekonomi nasional pada Februari 2026.