Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melaporkan perkembangan terkini penanganan bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dari total 52 kabupaten/kota yang terdampak, saat ini tersisa 11 daerah yang dinyatakan masih memerlukan atensi khusus dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Pernyataan tersebut disampaikan Tito dalam konferensi pers Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Wilayah Sumatera yang digelar di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta Pusat, pada Rabu (11/2/2026). Tito memaparkan bahwa dari total 75 kabupaten/kota di tiga provinsi tersebut, mayoritas wilayah telah menunjukkan progres pemulihan yang signifikan.
Sebaran Wilayah Terdampak dan Status Pemulihan
Berdasarkan data yang dihimpun Kemendagri, sebanyak 37 kabupaten/kota kini sudah kembali ke status normal, sementara 4 daerah lainnya dikategorikan mendekati normal. Namun, Tito menekankan bahwa 11 daerah lainnya masih menjadi prioritas penanganan karena tingkat kerusakan yang dialami.
“Sebanyak 11 daerah perlu atensi khusus,” ujar Tito saat memaparkan data pemulihan wilayah Sumatera di hadapan awak media.
Karakteristik Bencana di Dataran Tinggi dan Rendah
Tito menjelaskan terdapat perbedaan pola bencana antara wilayah dataran tinggi dan dataran rendah. Di wilayah dataran tinggi, bencana didominasi oleh tanah longsor yang merusak infrastruktur vital.
- Dataran Tinggi: Wilayah seperti Gayo, Bener Meriah, dan Aceh Tengah di Aceh; Tapanuli Utara dan Tapanuli Tengah di Sumatera Utara; serta Agam, Tanah Datar, dan Padang Pariaman di Sumatera Barat umumnya terdampak longsor tebing yang menutup atau menghilangkan ruas jalan dan jembatan.
- Dataran Rendah: Wilayah seperti Aceh Tamiang, Tapanuli Tengah, Agam, dan Padang Pariaman mengalami banjir bandang akibat debit air tinggi yang membawa material kayu dan lumpur.
Menurut Tito, pola kerusakan di dataran rendah cenderung serupa, di mana tumpukan material dan sedimen tidak hanya merusak akses transportasi, tetapi juga merambah ke kawasan pemukiman warga.
Normalisasi Aliran Sungai dan Skema Bantuan Rumah
Salah satu fokus utama pemerintah saat ini adalah normalisasi aliran sungai melalui pengerukan sedimen dan pembersihan material kayu. Tito menegaskan bahwa pendangkalan di area muara harus segera diatasi agar aliran air kembali normal dan mencegah banjir berulang saat intensitas hujan meningkat.
Terkait penanganan pengungsi, pemerintah telah menyiapkan skema bantuan tunai untuk perbaikan rumah warga yang terdampak dengan rincian sebagai berikut:
| Kategori Kerusakan | Nilai Bantuan |
| Rusak Ringan | Rp15.000.000 |
| Rusak Sedang | Rp30.000.000 |
| Rusak Berat / Hilang | Hunian Sementara (Huntara) atau bantuan sewa Rp1,8 juta selama 3 bulan |
Daftar 11 Kabupaten/Kota dengan Atensi Khusus
Berikut adalah daftar wilayah yang masih memerlukan perhatian intensif dalam proses pemulihan pascabencana di Sumatera:
- Sumatera Barat: Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Agam.
- Sumatera Utara: Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Tapanuli Tengah.
- Aceh: Kabupaten Pidie Jaya, Aceh Tamiang, Aceh Utara, Aceh Tengah, Aceh Timur, Bireun, dan Gayo Lues.
Informasi lengkap mengenai langkah-langkah percepatan rehabilitasi ini disampaikan melalui pernyataan resmi Mendagri Tito Karnavian dalam agenda koordinasi lintas lembaga di Jakarta pada 11 Februari 2026.