Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menegaskan bahwa reformasi birokrasi merupakan fondasi utama dalam membangun negara yang kuat dan berintegritas. Hal tersebut disampaikan dalam agenda SAKIP dan Zona Integritas Award 2025 yang berlangsung di Jakarta pada Rabu (11/2/2026).
Rini menjelaskan bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) telah menjadi instrumen vital untuk memastikan keselarasan antara perencanaan dan dampak nyata bagi masyarakat. Menurutnya, birokrasi harus diposisikan sebagai mesin penggerak utama untuk mencapai target pembangunan nasional.
Birokrasi Unggul sebagai Syarat Peradaban
Dalam pidatonya, Menteri Rini mengingatkan kembali arahan Presiden mengenai pentingnya birokrasi yang unggul sebagai syarat keberlangsungan peradaban. Kapasitas negara akan semakin kuat apabila kebijakan diimplementasikan secara konsisten, adil, dan mampu menumbuhkan kepercayaan publik.
“Presiden menekankan bahwa birokrasi harus responsif dan melayani. Kebutuhan masyarakat harus menjadi pusat pelaksanaan reformasi birokrasi,” ujar Rini. Ia menambahkan bahwa keberhasilan reformasi tidak hanya diukur dari efisiensi anggaran, tetapi juga kualitas layanan yang dirasakan langsung oleh warga.
Transformasi Digital dan Penguatan Layanan
Hingga tahun 2029, pemerintah akan fokus pada transformasi digital sebagai basis human-based governance. Digitalisasi ini mencakup layanan publik dan administrasi kepegawaian guna menciptakan pelayanan yang lebih cepat, tepat, serta inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.
Rini juga menyoroti pengakuan global terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan Indonesia. Di tingkat domestik, kehadiran Mal Pelayanan Publik (MPP) dinilai sukses mengintegrasikan berbagai layanan sehingga lebih mudah diakses oleh masyarakat luas.
Data Capaian SAKIP dan Zona Integritas 2025
Hasil evaluasi SAKIP tahun 2025 menunjukkan tren positif dengan peningkatan kinerja yang konsisten di berbagai level pemerintahan. Berikut adalah rincian nilai rata-rata SAKIP yang berhasil dicapai:
- Kementerian dan Lembaga: 73,61
- Pemerintah Provinsi: 69,05
- Pemerintah Kabupaten/Kota: 64,89
Selain capaian SAKIP, penguatan integritas juga terus digalakkan melalui pembangunan Zona Integritas (ZI). Pada tahun 2025, tercatat 297 instansi berpartisipasi, dengan 133 unit kerja berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Kolaborasi Lintas Sektor Melalui SAKP
Kementerian PANRB berencana mengembangkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP) untuk memperkuat kolaborasi lintas kementerian dan lembaga. Langkah ini diambil untuk memastikan program prioritas Presiden dapat didukung secara kolektif dengan perencanaan yang berorientasi pada hasil.
Rini berharap para penerima penghargaan dapat menjadi role model dan agen perubahan di instansi masing-masing. Informasi lengkap mengenai isu ini disampaikan melalui pernyataan resmi Kementerian PANRB yang dirilis pada 11 Februari 2026.