Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyelenggarakan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) I Tahun 2026 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, pada Kamis (12/2/2026). Forum ini difokuskan pada konsolidasi nasional, penajaman program kerja, serta penguatan peran lembaga dalam melayani umat dan merespons isu kemanusiaan global.
Konsolidasi Organisasi dan Implementasi Program Strategis
Ketua Steering Committee Mukernas, Sudarnoto Abdul Hakim, menjelaskan bahwa forum ini merupakan tindak lanjut dari Musyawarah Nasional sebelumnya. Agenda utama meliputi rapat pleno dan sidang komisi untuk memastikan program strategis yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan dengan baik di seluruh tingkatan organisasi.
Mukernas ini diikuti oleh 287 peserta aktif yang terdiri dari unsur Dewan Pimpinan, Dewan Pertimbangan, komisi, lembaga, serta perwakilan MUI provinsi dan organisasi kemasyarakatan Islam. Sudarnoto menekankan pentingnya koordinasi nasional agar MUI menjadi lembaga yang semakin profesional, modern, dan terbuka dalam menghadapi tantangan yang kian kompleks.
Peran Strategis MUI Sebagai Pelayan Umat dan Mitra Pemerintah
Ketua Umum MUI, Anwar Iskandar, menegaskan bahwa Mukernas bukan sekadar agenda rutin, melainkan momentum evaluasi peran MUI di tengah dinamika kebangsaan. Ia menyebut MUI memikul tanggung jawab ganda dalam menjalankan fungsinya di masyarakat.
“MUI memikul tanggung jawab ganda, sebagai khadimul ummah atau pelayan umat, dan sebagai shodiqul hukumah atau mitra pemerintah,” ujar Anwar.
Anwar juga menyoroti tantangan era digital yang memicu arus informasi dan paham keagamaan ekstrem maupun liberal. Ia mendorong penguatan manhaj wasathiyah atau jalan tengah melalui literasi dan dakwah digital yang menyejukkan. Selain itu, penguatan ekonomi syariah dan pendampingan UMKM untuk sertifikasi halal menjadi prioritas kerja ke depan.
Sinergi Ulama dan Pemerintah dalam Pembangunan Keagamaan
Menteri Agama Nasaruddin Umar, yang membuka secara resmi Mukernas tersebut, menyatakan bahwa MUI adalah mitra strategis pemerintah. Menurutnya, sinergi antara otoritas regulasi pemerintah dan otoritas moral ulama sangat penting untuk menyelesaikan persoalan bangsa.
Nasaruddin juga menekankan pentingnya moderasi beragama di era disrupsi informasi. Ia menyatakan dukungan penuh Kementerian Agama terhadap penguatan kelembagaan MUI, pengembangan ekonomi syariah, serta program pemberdayaan umat yang berbasis pada pesantren dan masjid di seluruh Indonesia.
Komitmen Terhadap Isu Kemanusiaan dan Perdamaian Dunia
Dewan Pertimbangan MUI, Muhyiddin Junaidi, memberikan perhatian khusus pada isu kemanusiaan internasional, terutama konflik di Palestina. Ia menegaskan bahwa dukungan terhadap Palestina merupakan amanat konstitusi Indonesia yang harus diwujudkan melalui langkah konkret, bukan sekadar pernyataan.
MUI berkomitmen untuk terus mempromosikan dialog antarperadaban dan memperkuat kerja sama global guna menciptakan perdamaian. Informasi mengenai pelaksanaan Mukernas I MUI 2026 ini dihimpun berdasarkan rangkaian agenda resmi yang berlangsung di Jakarta pada 12 Februari 2026.