Partai Demokrat Liberal (LDP) di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Sanae Takaichi mencetak kemenangan bersejarah dalam pemilihan umum sela Jepang yang digelar Minggu (8/2/2026). Keberhasilan ini memicu reli signifikan di pasar saham domestik hingga mencatat rekor tertinggi sepanjang masa pada perdagangan Senin (9/2/2026). Investor menyambut positif kepastian politik yang mengukuhkan arah kebijakan ekonomi Jepang di masa depan.
Dominasi Mutlak LDP di Parlemen Jepang
Dalam pemilu tersebut, LDP berhasil mengamankan 316 dari total 465 kursi di majelis rendah. Pencapaian ini menjadi catatan sejarah baru karena untuk pertama kalinya sejak parlemen Jepang dibentuk pada 1947, satu partai tunggal mampu menguasai dua pertiga kursi legislatif. Bersama mitra koalisinya, Partai Inovasi Jepang yang meraih 36 kursi, total kekuatan koalisi pemerintah kini mencapai 352 kursi.
Kemenangan telak ini memberikan mandat politik yang sangat kuat bagi pemerintahan Takaichi. Penguasaan parlemen secara mutlak dianggap sebagai sinyal stabilitas politik yang selama beberapa tahun terakhir menjadi perhatian para pelaku pasar global.
Indeks Nikkei Tembus Rekor Tertinggi Sepanjang Sejarah
Pasar saham Jepang merespons hasil pemilu dengan lonjakan tajam. Indeks Nikkei melesat melampaui angka 56.000 untuk pertama kalinya, bahkan sempat menyentuh level 57.000 pada awal sesi perdagangan. Pada penutupan pasar, Nikkei tercatat menguat 3,9 persen di posisi 56.363 poin.
Sentimen positif ini turut menjalar ke bursa saham di kawasan Asia lainnya. Berikut adalah data penguatan sejumlah indeks utama di Asia:
| Indeks Saham | Negara | Persentase Kenaikan |
|---|---|---|
| Kospi | Korea Selatan | 4,4% |
| Hang Seng | Hong Kong | 1,8% |
| S&P/ASX 200 | Australia | 1,9% |
Rencana Stimulus Ekonomi dan Penangguhan Pajak
Pemerintah di bawah kendali Takaichi telah menyiapkan langkah strategis untuk menopang daya beli masyarakat. LDP berencana meluncurkan paket stimulus senilai 21 triliun yen atau setara Rp 2,2 kuadriliun. Selain itu, pemerintah berjanji akan menangguhkan pajak penjualan makanan sebesar 8 persen selama dua tahun guna menekan dampak kenaikan biaya hidup.
Namun, rencana ini memicu kekhawatiran terkait beban utang Jepang yang merupakan salah satu yang tertinggi di antara negara maju. Pasar obligasi menunjukkan reaksi negatif dengan kenaikan imbal hasil (yield) obligasi pemerintah tenor 10 tahun sebesar enam basis poin ke level 2,282 persen, sementara tenor 30 tahun naik ke posisi 3,55 persen.
Analisis Risiko Fiskal dan Pergerakan Mata Uang
Para analis menyoroti tantangan besar yang dihadapi pemerintah dalam menyeimbangkan ambisi fiskal dengan stabilitas pasar. Ahli strategi mata uang OCBC Singapura, Sim Moh Siong, menilai prospek penguatan yen masih menghadapi tantangan berat. “Dalam jangka pendek, pasar dibayangi risiko intervensi pemerintah yang dapat membatasi pergerakan pasangan dolar-yen,” ungkapnya.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Ekonom Asia HSBC, Fred Neumann, mengingatkan bahwa mandat politik yang besar tidak memberikan kebebasan penuh tanpa risiko. “Jika agenda pemerintah dipandang terlalu ambisius secara fiskal, pasar obligasi dan nilai tukar akan bereaksi sangat cepat,” tegas Neumann.
Juru bicara pemerintah, Minoru Kihara, menyatakan bahwa otoritas tetap waspada terhadap volatilitas nilai tukar yen. Saat ini, tantangan utama Takaichi adalah mencari sumber pendapatan alternatif senilai 5 triliun yen per tahun untuk menutup celah anggaran akibat pemotongan pajak konsumsi tanpa harus menerbitkan utang baru.
Informasi mengenai hasil pemilu Jepang dan dampaknya terhadap pasar keuangan global ini dihimpun berdasarkan data perdagangan bursa serta pernyataan resmi otoritas terkait yang dirilis pada Senin, 9 Februari 2026.