Laporan terbaru Mandiri Institute menunjukkan penurunan signifikan jumlah kelas menengah di Indonesia pada tahun 2025 menjadi 46,7 juta orang dari sebelumnya 47,9 juta orang pada 2024. Di sisi lain, kelompok Aspiring Middle Class (AMC) justru mengalami lonjakan hingga mencapai 142 juta jiwa atau setara dengan 50,4 persen dari total populasi penduduk.
Fenomena Penurunan Kelas Menengah
Pakar ekonomi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Dr. Wisnu Setiadi Nugroho, menilai fenomena ini bukan sekadar persoalan statistik, melainkan menyangkut rasa aman masyarakat. Menurutnya, kelas menengah seharusnya menjadi kelompok yang memiliki kemampuan finansial untuk menabung dan merencanakan masa depan.
“Ketika jumlah mereka menyusut, yang sesungguhnya tergerus adalah rasa percaya bahwa kerja keras akan membawa kemajuan,” ujar Wisnu pada Rabu (18/2/2026). Ia menambahkan bahwa kelompok kelas menengah Indonesia saat ini cenderung berada di batas bawah (lower middle class) dengan fondasi ekonomi yang rapuh.
Penyebab Utama dan Tekanan Ekonomi
Wisnu mengidentifikasi beberapa faktor penyebab turunnya populasi kelas menengah, salah satunya adalah ketersediaan lapangan kerja yang bersifat survival-based. Meskipun ekonomi gig dan sektor informal menyerap tenaga kerja, jenis pekerjaan ini jarang menyediakan stabilitas pendapatan atau jaminan sosial yang jelas.
Selain faktor pekerjaan, daya beli masyarakat juga terus tertekan akibat fenomena income squeeze. Kondisi ini terjadi ketika gaji kelompok menengah bawah tidak mengalami kenaikan signifikan, sementara biaya kebutuhan pokok seperti perumahan, pendidikan, dan transportasi terus meningkat.
Kesenjangan Perlindungan Sosial
Kelompok AMC saat ini dinilai berada di wilayah abu-abu dalam skema perlindungan sosial pemerintah. Wisnu menjelaskan bahwa mereka tidak cukup miskin untuk menerima bantuan sosial, namun belum cukup mandiri untuk menghadapi guncangan ekonomi secara individu.
“Kita belum memiliki shock absorber yang memadai bagi kelompok nyaris menengah. Mereka berdiri sendirian ketika risiko datang,” tuturnya. Jika tren ini terus dibiarkan, dikhawatirkan akan melemahkan fondasi konsumsi nasional dan basis pajak di masa depan.
Rekomendasi Strategi untuk Pemerintah
Untuk mengatasi tantangan ini, Wisnu menekankan perlunya keberanian pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja di sektor manufaktur bernilai tambah dan jasa modern. Selain itu, diperlukan integrasi antara pendidikan vokasi dengan kebutuhan industri yang nyata.
- Perluasan jaminan kehilangan pekerjaan bagi pekerja non-formal.
- Perancangan skema pembiayaan perumahan dan pendidikan yang inklusif.
- Evaluasi bantuan sosial untuk menghindari cliff effect.
Informasi lengkap mengenai isu ini disampaikan melalui pernyataan resmi Dr. Wisnu Setiadi Nugroho yang dirilis melalui laman resmi Universitas Gadjah Mada.