Komika Pandji Pragiwaksono memenuhi panggilan Polda Metro Jaya untuk memberikan klarifikasi terkait materi dalam pertunjukan spesialnya bertajuk “Mens Rea” yang tayang di platform Netflix. Pemeriksaan ini menjadi sorotan luas setelah sejumlah media internasional melaporkan kasus tersebut sebagai preseden pertama bagi komedian Indonesia yang berurusan dengan hukum akibat konten di layanan pengaliran global.
Detail Pemeriksaan di Polda Metro Jaya
Didampingi kuasa hukumnya, Haris Azhar, Pandji mendatangi Polda Metro Jaya pada Jumat (6/2/2026) untuk menjawab total 63 pertanyaan dari penyidik. Proses klarifikasi tersebut berlangsung selama kurang lebih tujuh jam, dimulai sejak pukul 10.30 WIB hingga Jumat malam.
Haris Azhar menyatakan bahwa kehadiran kliennya merupakan bentuk pemenuhan undangan klarifikasi atas lima laporan dan satu aduan masyarakat. Meski telah menjalani pemeriksaan intensif, pihak kepolisian hingga saat ini belum menetapkan status tersangka maupun mengeluarkan dakwaan resmi terhadap Pandji.
“Saya mencoba menjawab pertanyaan polisi sebaik mungkin dan saya rasa saya tidak melakukan penistaan agama. Saya hanya akan mengikuti proses hukum,” ujar Pandji usai menjalani pemeriksaan.
Sorotan Media Internasional
Media asing seperti Reuters menyoroti kasus ini melalui artikel berjudul “Indonesian comedian summoned by police over Netflix show”. Dalam laporannya, Reuters menggarisbawahi posisi Pandji sebagai figur publik pertama di Indonesia yang dimintai keterangan kepolisian terkait tayangan orisinal Netflix.
Sementara itu, The Independent mengaitkan pemeriksaan Pandji dengan isu kebebasan berekspresi di Indonesia. Media tersebut juga menyinggung kasus Band Sukatani pada Februari 2025, di mana grup musik punk rock asal Jawa Tengah tersebut sempat berurusan dengan aparat akibat lirik lagu yang dinilai menyinggung institusi kepolisian.
Kontroversi Materi Mens Rea
Pertunjukan “Mens Rea” yang dirilis pada 27 Desember 2025 memuat berbagai kritik satir terhadap situasi politik dan sosial di Indonesia. Beberapa poin yang dipersoalkan meliputi komentar mengenai Pemilu 2024 serta kritik terhadap dua organisasi kemasyarakatan Islam terbesar, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.
Pandji dalam materinya menyinggung mengenai konsesi pertambangan yang diterima oleh kedua organisasi tersebut dari pemerintahan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Meski NU dan Muhammadiyah telah membantah adanya pelanggaran dan menyatakan konsesi tersebut untuk kesejahteraan anggota, materi ini memicu perdebatan publik yang tajam.
Informasi mengenai perkembangan kasus ini dihimpun berdasarkan keterangan resmi pihak kuasa hukum dan laporan media arus utama yang dirilis pada Februari 2026.