Pemerintah AS Kembali Shutdown: Ungkap Penyebab Kebuntuan Anggaran dan Dampak pada Lembaga Federal

Pemerintah Amerika Serikat (AS) kembali mengalami penutupan sebagian atau shutdown setelah Kongres gagal mencapai kesepakatan anggaran hingga batas waktu tengah malam pada Jumat, 30 Januari 2026. Akibatnya, sejumlah lembaga federal kehabisan pendanaan operasional, termasuk Departemen Pertahanan, Departemen Luar Negeri, serta Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan.

Latar Belakang Kebuntuan Anggaran

Penutupan ini terjadi meskipun para anggota parlemen sebenarnya berada di ambang kesepakatan untuk mengakhiri kebuntuan anggaran yang berdampak pada sebagian besar lembaga pemerintah. Sepekan sebelumnya, Kongres hampir menyepakati paket belanja pemerintah senilai hampir 1,3 triliun dollar AS. Paket tersebut mencakup pendanaan sektor pertahanan, kesehatan, transportasi, perumahan, dan berbagai program federal lainnya.

Namun, rencana itu gagal setelah insiden penembakan fatal terhadap warga sipil oleh petugas imigrasi di Minneapolis memicu penolakan dari Partai Demokrat. Partai Demokrat menyatakan tidak akan mendukung pendanaan tanpa adanya perubahan kebijakan penegakan hukum imigrasi.

Kesepakatan Senat dan Skema Pendanaan Sementara

Pada Jumat, Senat meloloskan undang-undang pendanaan untuk sebagian besar lembaga pemerintah hingga akhir tahun fiskal pada September. Senat juga menyetujui rancangan undang-undang sementara selama dua pekan untuk membiayai Departemen Keamanan Dalam Negeri.

Skema pendanaan jangka pendek ini dimaksudkan untuk memberi waktu tambahan bagi anggota Kongres merundingkan reformasi kebijakan di Departemen Keamanan Dalam Negeri. Perundingan tersebut mencuat setelah dua warga negara AS tewas dalam insiden terpisah yang melibatkan petugas imigrasi federal di Minnesota pada bulan ini.

Lima rancangan undang-undang alokasi anggaran yang disahkan Senat untuk membiayai sejumlah kementerian hingga September meliputi sektor Pertahanan, Tenaga Kerja dan Kesehatan, Pendidikan, Transportasi dan Perumahan, Urusan Luar Negeri, serta Layanan Keuangan dan pemerintahan umum. Sementara itu, pendanaan Departemen Keamanan Dalam Negeri hanya diperpanjang selama dua pekan sebagai bagian dari kompromi politik.

Nasib RUU di Tangan DPR dan Hambatan Politik

Meski telah disetujui Senat, paket anggaran tersebut masih memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS. DPR saat ini masih menjalani masa reses hingga Senin, sehingga pemungutan suara belum dapat dilakukan. Presiden Donald Trump menyatakan dukungan terhadap paket anggaran tersebut, dan DPR diperkirakan akan segera menggelar pemungutan suara setelah kembali bersidang di Washington, sebagaimana diberitakan NPR pada Sabtu, 31 Januari 2026.

DPR perlu kembali memberikan suara karena paket yang disahkan Senat telah mengalami perubahan dari versi sebelumnya. Jika DPR bergerak cepat setelah kembali bersidang, dampak penutupan pemerintahan diperkirakan terbatas karena sebagian besar kantor federal tutup selama akhir pekan.

Namun, proses tersebut berpotensi menghadapi hambatan politik di DPR. Ketua DPR Mike Johnson hanya menguasai mayoritas tipis sehingga oposisi internal dari kelompok konservatif berpeluang menggagalkan pengesahan. House Freedom Caucus menyatakan penolakan terhadap paket anggaran tersebut sejak awal pekan. Paket anggaran juga harus lebih dulu lolos dari Komite Aturan DPR sebelum dapat dibawa ke sidang pleno.

Tuntutan Demokrat Terhadap Penegakan Imigrasi

Partai Demokrat mendorong perubahan signifikan terhadap cara kerja petugas imigrasi federal. Usulan tersebut mencakup larangan penggunaan masker oleh petugas, kewajiban kamera tubuh, serta penerapan kode etik dan aturan penggunaan kekuatan yang seragam.

Demokrat juga menuntut pembatasan jenis surat perintah yang dapat digunakan petugas imigrasi untuk memasuki rumah warga. Praktik patroli keliling yang melibatkan pemeriksaan dan penghentian massal terhadap orang-orang yang dicurigai berada di AS secara ilegal turut menjadi sorotan. Selain itu, Demokrat mengusulkan mekanisme yang mempermudah gugatan hukum terhadap petugas imigrasi, pembentukan investigasi independen atas dugaan pelanggaran, serta kewajiban penggunaan identitas yang terlihat jelas.

Respons Partai Republik Terbelah

Sebagian usulan Demokrat dinilai berpotensi mendapat dukungan lintas partai. Sejumlah anggota Partai Republik menyatakan keprihatinan atas taktik penegakan hukum ICE setelah kematian Pretti dan mendorong digelarnya sidang serta investigasi independen.

Namun, perbedaan pandangan tetap kuat di internal Partai Republik. Senator James Lankford menyatakan tidak melihat urgensi perubahan kebijakan tambahan karena DPR telah menyetujui pendanaan untuk kamera tubuh dan pengawasan. Senator Markwayne Mullin menegaskan, “Kita tidak akan menghalangi ICE dalam menjalankan tugasnya.” Ia menambahkan bahwa publik AS menginginkan penegakan hukum dan ketertiban, serta menilai ICE sedang melaksanakan mandat tersebut.

Informasi lengkap mengenai isu penutupan pemerintahan AS ini disampaikan melalui berbagai laporan media nasional dan pernyataan resmi dari anggota Kongres AS yang dirilis hingga Sabtu, 31 Januari 2026.