Selandia Baru dan Kroasia Ungkap Alasan Tolak Dewan Perdamaian Trump, Khawatir Melemahkan PBB

Sejumlah negara, termasuk Selandia Baru, Kroasia, dan Slovakia, secara resmi menyatakan penolakan terhadap undangan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk bergabung dalam Board of Peace atau Dewan Perdamaian yang baru diluncurkannya. Penolakan ini muncul di tengah kekhawatiran akan ketidakjelasan peran, mandat, serta potensi tumpang tindih lembaga tersebut dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Selandia Baru Pertimbangkan Matang, Putuskan Tak Bergabung

Terbaru, Selandia Baru memutuskan untuk tidak menerima undangan Trump. Perdana Menteri Selandia Baru, Christopher Luxon, menyampaikan keputusan tersebut dalam pernyataan resmi pada Jumat, 30 Januari 2026. Luxon menegaskan bahwa pemerintah Selandia Baru tidak akan bergabung dengan Dewan Perdamaian “dalam bentuknya saat ini”, setelah mempertimbangkan keputusan tersebut secara matang.

Menteri Luar Negeri Selandia Baru, Winston Peters, menambahkan bahwa sejumlah negara, khususnya dari kawasan Timur Tengah, telah lebih dulu berkontribusi dalam peran Dewan Perdamaian terkait konflik Gaza. Menurut Peters, kehadiran Selandia Baru tidak akan memberikan nilai tambah yang signifikan.

“Sebagai negara pendiri dan pendukung lama PBB, penting bagi kami bahwa kerja Dewan Perdamaian ini bersifat komplementer dan sejalan dengan Piagam PBB,” tulis Peters melalui akun X, seperti dikutip dari Reuters. Ia juga menekankan bahwa Dewan Perdamaian merupakan lembaga baru yang masih memerlukan kejelasan terkait ruang lingkup kewenangan, peran saat ini, maupun arah ke depan.

Kroasia dan Slovakia Ikut Menolak, Soroti Potensi Tumpang Tindih PBB

Sebelumnya, Kroasia juga menyatakan tidak akan bergabung dengan inisiatif Trump. Perdana Menteri Kroasia, Andrej Plenkovic, pada Rabu, 28 Januari 2026, mengatakan pemerintahnya menolak undangan tersebut setelah melakukan analisis menyeluruh, meskipun tidak merinci alasan teknisnya. Plenkovic menyebut Kroasia sempat menunggu keselarasan sikap di tingkat Uni Eropa, sembari menilai aspek hukum dan implikasi lain dari pembentukan lembaga tersebut.

Presiden Kroasia, Zoran Milanovic, bahkan menilai undangan tersebut seharusnya ditinjau terlebih dahulu oleh Dewan Keamanan Nasional. Penolakan serupa juga datang dari Slovakia. Perdana Menteri Slovakia, Robert Fico, secara terbuka menyarankan negaranya menolak undangan Trump.

Menurut Fico, pembentukan Dewan Perdamaian berisiko menciptakan struktur paralel yang dapat melemahkan peran PBB. “Saya pikir Slovakia seharusnya menolak undangan ini dengan penuh rasa hormat dan tidak melanjutkannya,” ujar Fico dalam konferensi pers, Selasa, 27 Januari 2026, sebagaimana dilansir AFP.

Inisiatif Dewan Perdamaian Trump dan Kekhawatiran Global

Dewan Perdamaian Trump pertama kali diperkenalkan pekan lalu dalam ajang World Economic Forum di Davos, Swiss. Awalnya, lembaga ini dirancang untuk memperkuat gencatan senjata yang rapuh di Gaza. Namun, Trump menyebut Dewan Perdamaian dapat memiliki peran global yang lebih luas dan melibatkan berbagai kekuatan dunia.

Sebanyak 19 negara menandatangani piagam pendirian lembaga tersebut, termasuk negara-negara Timur Tengah seperti Turkiye, Mesir, Arab Saudi, dan Qatar, serta negara berkembang seperti Indonesia. Meski demikian, banyak negara Barat dan sekutu tradisional AS justru bersikap lebih hati-hati, dengan Perancis dan Inggris telah menyampaikan keraguan.

Piagam Dewan Perdamaian dinilai tidak membatasi perannya hanya pada wilayah Palestina, meskipun awalnya dimaksudkan untuk mengawasi rekonstruksi Gaza. Hal ini memunculkan kekhawatiran bahwa badan tersebut dapat menjadi pesaing baru bagi PBB dalam urusan perdamaian dan resolusi konflik global.

Informasi lengkap mengenai isu ini disampaikan melalui pernyataan resmi para pemimpin negara yang dirilis pada akhir Januari 2026.