Berita

Soroti Bahaya Figuritas Tokoh, Pakar Ungkap Ancaman Degradasi Demokrasi dan Maraknya Politik Transaksional

Advertisement

Salah satu gejala yang mengkhawatirkan dalam lanskap demokrasi elektoral Indonesia saat ini adalah menguatnya figuritas tokoh. Popularitas personal kerap menjadi poros utama politik, melampaui ideologi, program, dan kekuatan institusi, sebuah fenomena yang dianggap wajar namun menyimpan ancaman serius bagi kualitas demokrasi.

Latar Belakang Menguatnya Figuritas Tokoh

Fenomena figuritas tokoh, di mana popularitas personal menjadi fondasi utama kontestasi politik, kini menjadi sorotan. Meskipun sering dianggap lumrah dalam demokrasi modern, kondisi ini justru dapat mengancam sistem demokrasi itu sendiri.

Demokrasi sejatinya bertumpu pada sistem yang kuat, bukan pada individu. Ia membutuhkan partai yang terlembaga, mekanisme akuntabilitas yang bekerja efektif, serta pemilih yang mampu mengambil keputusan secara rasional. Ketika figur menjadi pusat segalanya, demokrasi bergeser dari arena pertarungan gagasan menjadi kompetisi popularitas semata, yang pada akhirnya menurunkan kualitas demokrasi.

Dampak pada Institusi Partai Politik

Pengalaman di Indonesia menunjukkan bahwa banyak partai politik hidup bergantung pada satu figur sentral. Elektabilitas partai sering kali mengikuti grafik popularitas tokohnya; saat figur kuat, partai tampak solid, namun ketika figur melemah atau tersandung masalah, partai ikut goyah.

Ketergantungan ini melahirkan partai yang rapuh secara institusional, miskin dalam kaderisasi, dan lemah dalam demokrasi internal. Loyalitas personal lebih dihargai daripada kapasitas dan integritas individu. Fenomena ini tidak hanya terjadi pada partai lama, tetapi juga pada kemunculan partai-partai baru.

Di tengah kejenuhan publik terhadap partai yang ada, partai baru sering dipromosikan sebagai simbol pembaruan. Namun, jika partai baru hanya dibangun di atas ketokohan satu figur tanpa pondasi ideologis dan organisasi yang kuat, pembaruan yang dijanjikan dikhawatirkan bersifat semu. Pola politik personalistik ini membuat perbedaan antara partai lama dan baru menjadi tidak signifikan.

Perilaku Pemilih dan Ancaman Transaksi Elektoral

Dominasi figuritas juga membentuk perilaku pemilih. Ketika politik direduksi menjadi soal siapa tokohnya, pilihan politik cenderung bersifat emosional. Program, rekam jejak kebijakan, dan konsistensi ideologi menjadi sekunder dalam pengambilan keputusan.

Advertisement

Dalam situasi seperti ini, demokrasi menjadi sangat rentan terhadap berbagai bentuk transaksi elektoral. Seorang pekerja demokrasi dalam kepemiluan menyatakan bahwa figuritas dan politik uang kerap berjalan beriringan. Ketika ikatan ideologis lemah dan pilihan pemilih didorong emosi, uang menjadi jalan pintas paling efektif untuk mengamankan suara.

Popularitas tokoh diperkuat dengan distribusi materi, sementara partai menutup kelemahan institusionalnya melalui praktik transaksional yang merusak integritas pemilu. Figuritas tidak lagi sekadar gaya politik, tetapi menjadi pintu masuk bagi degradasi demokrasi, mengubah pemilu dari kompetisi gagasan menjadi ajang mobilisasi sumber daya finansial.

Dampak jangka panjangnya serius: demokrasi dapat kehilangan fungsi pendidikannya. Masyarakat tidak dilatih berpikir kritis, tetapi dibiasakan memilih berdasarkan emosi dan insentif jangka pendek. Hal ini meningkatkan fragmentasi politik, membengkakkan biaya demokrasi, dan menguatkan oligarki.

Solusi dan Penguatan Demokrasi

Menghadapi situasi ini, solusi demokrasi tidak hanya terletak pada menambah jumlah partai atau mengganti figur. Yang dibutuhkan adalah penguatan institusi secara menyeluruh. Partai politik harus didorong untuk membangun ideologi yang jelas, kaderisasi yang berkelanjutan, serta mekanisme demokrasi internal yang transparan.

Regulasi pemilu, termasuk ambang batas, perlu dievaluasi agar tidak justru mendorong personalisasi politik dan transaksi elektoral. Demokrasi yang sehat bukan demokrasi yang paling populer, melainkan yang paling bertanggung jawab.

Ketika politik kembali berpijak pada ide, institusi, dan akuntabilitas, barulah demokrasi benar-benar berfungsi mencerdaskan dan melayani kepentingan publik, bukan sekadar mengagungkan figur. Informasi mengenai analisis ini disampaikan melalui pandangan seorang pekerja demokrasi yang terlibat langsung dalam kepemiluan.

Advertisement