Dua menteri dalam Kabinet Merah Putih, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono, terlibat adu argumen terbuka di media sosial terkait anggaran pengadaan kapal. Silang pendapat ini memicu sorotan tajam dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta sejumlah partai politik yang meminta penguatan koordinasi internal pemerintah.
Duduk Perkara Perdebatan Anggaran Kapal
Persoalan bermula saat Menkeu Purbaya mempertanyakan komitmen KKP dalam melakukan pemesanan kapal ke industri galangan nasional dalam sebuah acara Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Purbaya menyebut Kemenkeu telah mengucurkan anggaran, namun belum melihat adanya pergerakan pesanan dari pihak KKP.
Menteri KP Trenggono merespons pernyataan tersebut melalui unggahan di akun Instagram pribadinya. Ia meminta Purbaya untuk melakukan pengecekan internal kepada jajaran di Kementerian Keuangan mengenai status dana tersebut. “Coba Anda tanya dulu deh sama anak buah Anda, benar nggak itu uang kapal sudah dikucurkan,” tulis Trenggono pada Selasa (10/2/2026).
Trenggono menjelaskan bahwa proyek pembangunan 1.500 kapal ikan tersebut direncanakan menggunakan skema pinjaman luar negeri dari pemerintah Inggris (UK). Ia menegaskan pentingnya pemahaman yang utuh mengenai sumber pendanaan tersebut agar tidak menimbulkan kekeliruan informasi di ruang publik.
Respons DPR dan Partai Politik
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, menyayangkan pola komunikasi terbuka yang dilakukan oleh kedua pembantu presiden tersebut. Ia menekankan perlunya pembenahan pola komunikasi internal agar tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat.
- Komisi IV DPR: Meminta informasi yang dibawa ke forum publik harus utuh dan berharap jika ada perombakan kabinet, hal itu didasarkan pada alasan substansial kesejahteraan rakyat.
- PKS: Sekjen PKS Muhammad Kholid menyarankan agar perbedaan pendapat diselesaikan dalam rapat kabinet, bukan di media sosial, demi menjaga wibawa satu komando di bawah Presiden Prabowo Subianto.
- PKB: Ketua DPP PKB Daniel Johan menilai insiden ini sebagai alarm bagi soliditas kabinet dan meminta menteri untuk lebih mengedepankan sinergi daripada berdebat di ruang publik.
Klarifikasi Terbaru Menkeu Purbaya
Menanggapi balasan Trenggono, Menkeu Purbaya memberikan klarifikasi di Kompleks Istana Kepresidenan pada Rabu (11/2/2026). Ia mengakui telah melakukan pengecekan dan mengonfirmasi bahwa anggaran tersebut memang belum dikucurkan secara resmi ke kementerian terkait.
Namun, Purbaya berpendapat bahwa proses perencanaan dan pemesanan kapal seharusnya tetap berjalan tanpa harus menunggu kucuran dana cair sepenuhnya, mengingat rencana tersebut sudah matang. Meski sempat terjadi ketegangan di media sosial, Purbaya menyatakan kesiapannya untuk bertemu langsung dengan Trenggono guna menyelesaikan persoalan ini.
Informasi mengenai dinamika koordinasi antar-kementerian ini dihimpun berdasarkan pernyataan resmi para tokoh terkait dan keterangan yang disampaikan kepada awak media di Jakarta.