Berita
Sosiolog UGM Ungkap Tragedi Anak di NTT Cerminkan Kegagalan Struktural Negara yang Berlapis
Kasus dugaan bunuh diri seorang anak berusia 10 tahun di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Kamis (29/1/2026) siang, memicu keprihatinan mendalam dan diskusi luas mengenai perlindungan anak serta kondisi sosial. Bocah SD kelas IV berinisial YBS tersebut diduga mengakhiri hidupnya di kawasan pondok milik neneknya. Sosiolog Universitas Gadjah Mada (UGM), A.B. Widyanta, menilai peristiwa tragis ini bukan sekadar persoalan individu, melainkan indikator kegagalan struktural negara yang berlapis.
Analisis Sosiolog UGM: Bukan Tragedi Individual
A.B. Widyanta, dalam keterangannya kepada Kompas.com pada Rabu (4/2/2026), menegaskan bahwa kasus bunuh diri anak tidak dapat direduksi sebagai pilihan individual. Menurutnya, anak seusia YBS belum memiliki otonomi penuh atau kapasitas maksimal untuk membuat keputusan eksistensial. Widyanta menyebut tindakan ekstrem ini sebagai titik kulminasi dari kekerasan struktural negara yang meresap ke dalam pribadi anak.
Ia menjelaskan, yang membunuh bukan hanya kemiskinan, tetapi cara sistem sosial membuat kemiskinan tampak dalam perasaan subsidiaritas individu. Hal ini memicu rasa malu, rasa bersalah, hingga rasa tidak layak hidup bagi anak. Widyanta menekankan bahwa dunia kebatinan anak sudah mencapai takaran tersebut, menampar wajah dunia pendidikan, keluarga, dan struktural negara Indonesia.
Absennya Negara dalam Jaminan Kebutuhan Dasar
Dalam pandangan Widyanta, negara hadir dengan tuntutan seperti pemenuhan kurikulum, capaian belajar, dan disiplin sekolah, namun absen dalam menjamin kondisi material minimal bagi anak. Negara tidak memiliki pondasi etis untuk menjamin syarat dasar kehidupan, terutama bagi anak-anak miskin. Tuntutan negara yang mutlak di tengah absennya jaminan dasar membuat anak merasakan dunia yang gelap.
Sebelum kejadian tragis tersebut, YBS diketahui sempat meminta uang kepada ibunya untuk membeli buku dan pulpen. Namun, permintaan itu tidak dapat dikabulkan karena keterbatasan ekonomi keluarga. YBS juga meninggalkan sepucuk surat bagi sang ibu sebelum diduga mengakhiri hidupnya, sebagaimana dikutip dari Kompas.id pada Senin (2/2/2026).
Keretakan Sosial dan Hilangnya Harapan Anak
Widyanta menyoroti bahwa kasus dugaan bunuh diri anak ini menampar kesadaran kolektif dan menunjukkan keretakan sosial yang nyata. Anak-anak, menurutnya, menangkap situasi bahwa Indonesia tidak punya harapan. Pemenuhan kebutuhan paling dasar masih menjadi persoalan bagi banyak anak, di mana orang tua tidak sanggup memenuhi kebutuhan mereka karena basis material yang tidak memadai, dan negara tidak memberikan basis kehidupan yang layak.
Urgensi Perubahan Radikal untuk Masa Depan Bangsa
Untuk mengatasi fenomena ini, Widyanta mengusulkan perubahan radikal yang harus diimbangi dengan kontrol ketat atas kebijakan korup. Langkah selanjutnya adalah mengoreksi cara pemerintah menjalankan roda pemerintahannya. Tujuannya adalah untuk mencapai hak-hak dasar demokrasi substantif, yaitu kesejahteraan yang dapat dirasakan hingga level keluarga dan dunia kebatinan anak-anak.
Widyanta menegaskan bahwa matinya harapan anak adalah matinya masa depan Indonesia. Kepiluan anak, keluarga, dan bangsa ini menuntut penataan diri secara lebih radikal. Perubahan harus bersifat radikal karena ini adalah spiral kekerasan struktural negara yang telah merasuki dunia pendidikan, berdampak pada psikologis anak, serta pembentukan subjektivitas mereka.
Informasi lengkap mengenai isu ini disampaikan melalui pernyataan Sosiolog UGM A.B. Widyanta yang dirilis pada Rabu, 4 Februari 2026.
