Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard menekankan peran krusial Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam menjaga stabilitas nasional. Dalam Rapat Pimpinan (Rapim) Polri 2026, ia menyebut institusi kepolisian sebagai guardian of stability yang bertugas mengawal serta menyukseskan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026.
Sinergi Mewujudkan Asta Cita Presiden
Febrian menjelaskan bahwa RKP 2026 merupakan acuan utama bagi seluruh kementerian dan lembaga di lingkungan pemerintah. Pelaksanaan Rapim Polri dinilai sangat relevan untuk menyatukan visi dalam mewujudkan program Asta Cita yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
“Rapim ini betul-betul sangat relevan karena saat ini kita baru saja memiliki Rencana Kerja Pemerintah 2026 yang akan menjadi kompas bagi seluruh kegiatan seluruh instansi kementerian dan lembaga di lingkungan pemerintah,” ujar Febrian usai menghadiri acara di Jakarta Timur, Rabu (11/2/2026).
Menghadapi Ketidakpastian Global
Penyusunan RKP 2026 dilakukan untuk menjaga arah pembangunan nasional di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian. Menurut Febrian, rencana kerja tersebut tidak dapat berjalan maksimal tanpa adanya lingkungan yang kondusif.
Bappenas memandang bahwa stabilitas, keamanan, dan kepastian hukum merupakan fondasi utama agar pembangunan tidak berlangsung dalam ruang hampa. Oleh karena itu, Polri diharapkan mampu menjamin ruang aman bagi masyarakat untuk berkarya, berusaha, dan berkontribusi terhadap pembangunan.
“Dalam hal ini Polri dapat berperan sebagai aktor utama atau guardian of the stability dari environment untuk bisa berlangsungnya Rencana Kerja Pemerintah dengan baik,” pungkasnya.
Informasi mengenai peran strategis kepolisian dalam pembangunan nasional ini disampaikan melalui pernyataan resmi Wakil Menteri PPN/Bappenas pada agenda Rapat Pimpinan Polri 2026.