Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti membantah kabar mengenai dugaan kebocoran 58 juta data siswa sekolah di Indonesia yang diperjualbelikan di forum peretas. Isu ini mencuat setelah unggahan akun anonim di media sosial X pada Minggu (8/2/2026) yang menyebutkan adanya akses pintu belakang ke server pemerintah.
Tanggapan Mendikdasmen Terkait Isu Kebocoran Data
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa informasi mengenai kebocoran data tersebut tidak benar. Ia membantah klaim yang menyebutkan puluhan juta data siswa telah jatuh ke tangan pihak tidak bertanggung jawab secara ilegal.
“Tidak ada data yang bocor,” ujar Abdul Mu’ti saat memberikan konfirmasi singkat pada Senin (9/2/2026). Meski demikian, ia tidak memberikan komentar lebih lanjut mengenai klaim peretas anonim bernama SN1F yang mengaku memiliki jalur khusus untuk menarik data secara realtime dari server kementerian.
Rincian Data Siswa yang Diduga Tersebar di Dark Web
Berdasarkan sampel yang dibagikan di forum peretas DarkForums, data yang diduga bocor memuat informasi yang sangat spesifik dan sensitif. Struktur data tersebut mencakup profil lengkap siswa mulai dari identitas akademis hingga data kependudukan orang tua.
- Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) dan Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD).
- Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nama ibu kandung.
- Penghasilan orang tua serta data fisik siswa seperti tinggi dan berat badan.
- Titik koordinat tempat tinggal siswa yang terhubung dengan tautan Google Maps.
Munculnya data titik koordinat tempat tinggal memicu spekulasi bahwa celah keamanan berasal dari Application Programming Interface (API) pada ekosistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Sistem ini diketahui mengelola pendataan siswa di tingkat nasional, termasuk untuk keperluan sistem zonasi.
Konteks Keamanan Data di Sektor Pendidikan
Dugaan kebocoran data di bidang akademik bukan pertama kali terjadi pada awal tahun 2026. Pada Januari lalu, kebocoran data juga dilaporkan menimpa kalangan mahasiswa dan dosen, yang mencakup informasi nama, NIM atau NIP, alamat email, hingga nomor telepon pribadi.
Sekretaris Jenderal Kemdiktisaintek, Togar Mangihut Simatupang, sebelumnya menyatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan CSIRT Kementerian untuk melakukan verifikasi. Indikasi awal menunjukkan bahwa sebagian data yang beredar merupakan data lama yang sebelumnya dikelola oleh masing-masing perguruan tinggi.
Informasi lengkap mengenai isu keamanan data ini disampaikan melalui pernyataan resmi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yang dirilis pada Februari 2026.