Donald Trump Gandeng 25 Negara di Board of Peace Saat Sejumlah Sekutu Utama AS Masih Memilih Absen

Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi menginisiasi pembentukan “Board of Peace” atau Dewan Perdamaian dalam upacara penandatanganan piagam di Davos, Swiss, Kamis (22/1/2026). Meski diklaim bertujuan mendorong kerja sama global dan menjalankan rencana perdamaian Gaza 20 poin, sejumlah sekutu utama AS justru belum menyatakan bergabung dalam organisasi tersebut.

Daftar 25 Negara yang Resmi Bergabung

Hingga Selasa (27/1/2026), tercatat sebanyak 25 negara telah menyatakan komitmennya dalam organisasi bentukan Trump ini. Perdana Menteri Kamboja, Hun Manet, menjadi salah satu pemimpin terbaru yang mengonfirmasi keikutsertaan negaranya melalui unggahan di media sosial pada Senin (26/1/2026).

Selain Kamboja, negara-negara lain yang telah menyatakan bergabung lebih dulu meliputi Indonesia, Argentina, Belarus, Maroko, Vietnam, Pakistan, Kazakhstan, Uzbekistan, Kosovo, Hongaria, Mesir, Turkiye, Qatar, Yordania, dan Arab Saudi.

Kendala Konstitusi dan Proses Legislasi di Eropa

Beberapa negara Eropa memilih untuk menunda keputusan karena alasan hukum dan prosedur domestik. Perdana Menteri Italia, Giorgia Meloni, mengungkapkan adanya potensi risiko hukum dalam piagam Board of Peace yang dianggap tidak sejalan dengan konstitusi Italia.

“Beberapa elemen tidak sejalan dengan konstitusi kami,” ujar Meloni kepada media pemerintah Italia.

Langkah serupa diambil oleh Polandia yang memerlukan persetujuan dari Dewan Menteri dan parlemen (Sejm) sebelum menandatangani perjanjian internasional. Sementara itu, Jerman menyatakan ketertarikannya namun mengaku belum menerima undangan resmi dan tetap menekankan pentingnya peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Kritik Terkait Keanggotaan Rusia dan Biaya Tinggi

Inggris menyampaikan keberatan khusus setelah mengetahui undangan juga dikirimkan kepada Presiden Rusia, Vladimir Putin, di tengah konflik Rusia-Ukraina yang masih berlangsung. Menteri Luar Negeri Inggris, Yvette Cooper, menegaskan posisi Inggris yang tetap fokus pada rekonstruksi Gaza tanpa harus bergabung dalam dewan tersebut.

Di sisi lain, Kanada mempertanyakan transparansi biaya keanggotaan permanen yang mencapai angka 1 miliar dollar AS. Perdana Menteri Mark Carney menilai dana tersebut seharusnya diprioritaskan untuk memberi dampak maksimal pada penyaluran bantuan kemanusiaan ke Gaza.

Respon Keras Trump Terhadap Penolakan Sekutu

Presiden Perancis, Emmanuel Macron, menuding inisiatif ini sebagai upaya untuk melemahkan dan menundukkan posisi Eropa. Hal ini sempat memicu ancaman tarif impor 200 persen dari Trump terhadap produk anggur dan sampanye Perancis, meski ancaman tersebut akhirnya ditarik kembali.

Norwegia secara resmi menolak bergabung karena menganggap tawaran tersebut masih menyisakan banyak pertanyaan faktual. Hubungan kedua negara sempat memanas terkait isu wilayah Greenland dan klarifikasi PM Jonas Gahr Store mengenai independensi Komite Nobel dalam penentuan penerima penghargaan perdamaian.

Informasi lebih lanjut mengenai perkembangan keanggotaan dan agenda kerja Board of Peace dapat dipantau melalui rilis resmi pemerintah Amerika Serikat.