Pemerintah Rusia menyatakan kesiapan untuk menggunakan kekuatan militer guna mendobrak setiap upaya blokade laut yang dilakukan oleh negara-negara Barat. Pernyataan tegas ini disampaikan oleh Asisten Presiden Rusia sekaligus Ketua Dewan Maritim, Nikolay Patrushev, dalam wawancara dengan surat kabar Argumenty i Fakty pada Rabu (18/2/2026).
Respon Terhadap Penahanan Kapal Tanker
Patrushev menyebut rangkaian penahanan kapal tanker minyak Rusia sebagai tindakan kriminal yang setara dengan serangan bajak laut. Ia menegaskan bahwa Angkatan Laut Rusia akan menggagalkan segala bentuk pengepungan demi menjamin kelancaran perdagangan luar negeri negara tersebut.
“Jika situasi ini tidak dapat diselesaikan secara damai, maka blokade akan didobrak dan dieliminasi oleh angkatan laut,” tegas Patrushev sebagaimana dilansir Anadolu Agency. Ia juga memberikan peringatan balik kepada negara-negara Eropa terkait keamanan kapal-kapal mereka yang berlayar di bawah bendera Eropa.
Ketegangan di Laut Baltik dan Ancaman NATO
Situasi di Laut Baltik menjadi sorotan utama setelah Rusia menuduh NATO tengah membentuk kelompok multinasional untuk tindakan ofensif. Aliansi tersebut diduga berencana melakukan blokade terhadap wilayah Kaliningrad serta menyita kapal-kapal dagang milik Rusia.
Kekhawatiran ini didasari oleh sejumlah insiden yang terjadi sejak akhir 2025, di antaranya:
- Penahanan kapal tanker Grinch oleh Angkatan Laut Perancis di Mediterania Barat pada 22 Januari 2026.
- Serangan drone laut Sea Baby milik Ukraina terhadap kapal Kairos, Virat, Dashan, dan Elbus di Laut Hitam.
- Serangan terhadap kapal Qendil di Laut Mediterania pada Desember 2025.
Penguatan Armada Perang hingga 2050
Sebagai langkah antisipasi terhadap tekanan sistematis Barat, Rusia kini tengah memperbarui program galangan kapal perang dengan target hingga tahun 2050. Fokus utama program ini adalah pengadaan kapal untuk zona laut jauh dan samudra yang mampu beroperasi secara mandiri dalam waktu lama.
Patrushev menilai kehadiran kekuatan militer di rute-rute laut utama merupakan satu-satunya cara untuk meredam tekanan dari pihak Barat. Menurutnya, hegemoni Barat di lautan kini sudah menjadi masa lalu seiring dengan upaya Rusia membangun tatanan dunia multipolar di wilayah samudra dunia.
Informasi lengkap mengenai kesiapan militer dan kebijakan maritim ini disampaikan melalui pernyataan resmi Nikolay Patrushev yang dirilis pada 18 Februari 2026.