Presiden Belarus Alexander Lukashenko menyatakan dukungan penuh terhadap inisiatif Rusia untuk membentuk persatuan negara-negara yang menghadapi sanksi internasional. Pernyataan tersebut disampaikan dalam pertemuan pemerintah pada Selasa (16/2/2026) sebagai respons atas tekanan ekonomi dari negara-negara Barat.
Koordinasi dengan Rusia dan Keterlibatan China
Lukashenko mengungkapkan bahwa Kementerian Luar Negeri Rusia telah menjalin komunikasi intensif dengannya untuk mempertimbangkan isu penyatuan pihak-pihak yang terkena sanksi. Selain Rusia dan Belarus, Lukashenko mengeklaim kekuatan besar seperti China turut memberikan perhatian serius terhadap inisiatif ini.
“Kami juga telah meyakinkan China. Mereka tidak perlu dibujuk; mereka paham bahwa mereka akan menjadi sasaran berikutnya,” ujar Lukashenko sebagaimana dilaporkan oleh kantor berita Belta.
Dampak Ekonomi dan Skala Global
Berdasarkan data yang dipaparkan Lukashenko, saat ini terdapat sedikitnya 50 negara yang berada di bawah sanksi langsung. Namun, ia menekankan bahwa dampak kebijakan tersebut meluas hingga ke ratusan negara lainnya secara tidak langsung melalui gangguan pada rantai ekonomi global.
Lukashenko meyakini bahwa aliansi antarnegara yang terkena sanksi secara ekonomi akan menjadi kekuatan gertak balik yang efektif terhadap pihak yang menjatuhkan sanksi. Ia menegaskan pentingnya persatuan untuk menciptakan posisi tawar yang lebih kuat.
“Jika kita bersatu dan mencapai kesepakatan, mereka yang menjatuhkan sanksi terhadap kita akan merasa takut,” tegasnya.
Informasi mengenai dukungan Belarus terhadap inisiatif Rusia ini disampaikan melalui pernyataan resmi Presiden Lukashenko yang dirilis pada Selasa, 16 Februari 2026.