Presiden Prabowo Subianto berencana membangun 10 perguruan tinggi baru yang berfokus pada bidang kedokteran, sains, dan teknologi. Langkah strategis ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mencetak sumber daya manusia (SDM) tangguh demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan adil.
Respons Komisi X DPR RI
Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, menyambut baik visi Presiden dalam memeratakan akses pendidikan, terutama bagi masyarakat dari keluarga berpenghasilan rendah. Ia menilai rencana tersebut menunjukkan kepedulian tinggi terhadap masa depan generasi penerus bangsa.
Meski demikian, Fikri memberikan catatan kritis agar tim pelaksana di lapangan melakukan kajian mendalam sebelum merealisasikan pembangunan tersebut. Ia menekankan agar penambahan institusi pendidikan tidak mengabaikan standar kualitas perguruan tinggi yang akan diterima mahasiswa.
“Tentu kita senang bila Presiden juga memperhatikan sampai pendidikan tinggi. Hanya memang apabila Presiden ada rencana membuka 10 perguruan tinggi khusus, nampaknya tim pelaksana Presiden di lapangan harus benar-benar cermat dan berhati-hati dalam merealisasikannya,” ujar Fikri pada Jumat (20/2/2026).
Data dan Perbandingan Kualitas Kampus
Sikap kehati-hatian yang disinggung Fikri didasarkan pada kondisi kualitas perguruan tinggi di Indonesia saat ini. Ia memaparkan bahwa Indonesia tengah mengalami surplus perguruan tinggi secara kuantitas, namun masih tertinggal secara mutu.
| Indikator | Keterangan |
| Jumlah Kampus di Indonesia | Sekitar 6.400 institusi |
| Perbandingan dengan Cina | 3 kali lipat lebih banyak |
| Akreditasi Unggul | Hanya sekitar 56 perguruan tinggi |
Fikri menyoroti bahwa meskipun jumlah kampus di Indonesia mencapai tiga kali lipat dibandingkan Cina, populasi penduduk Indonesia hanya seperlima dari negara tersebut. Kondisi ini dinilai berdampak pada rendahnya mutu pendidikan secara nasional.
Opsi Merger dan Akuisisi
Sebagai langkah yang lebih realistis, Fikri menyarankan pemerintah untuk mempertimbangkan opsi akuisisi atau penggabungan (merger) antar perguruan tinggi yang sudah ada. Langkah ini dinilai lebih efektif untuk meningkatkan standar pendidikan nasional.
Ia menegaskan bahwa rencana pendirian kampus baru sebaiknya dijadikan sebagai opsi terakhir setelah optimalisasi institusi yang tersedia dilakukan. Hal ini bertujuan agar mahasiswa tidak menjadi korban dari rendahnya mutu pendidikan akibat pengelolaan yang tidak cermat.
Informasi mengenai tanggapan terhadap rencana pembangunan institusi pendidikan ini merujuk pada pernyataan resmi anggota DPR RI yang dirilis melalui saluran Antara pada 20 Februari 2026.