Jakarta – Fraksi Partai Golkar di DPR RI mendesak evaluasi menyeluruh terhadap syarat penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Desakan ini muncul menyusul polemik pernyataan kontroversial seorang alumni LPDP berinisial DS yang viral di media sosial terkait kewarganegaraan anak-anaknya.
Golkar Soroti Kriteria Beasiswa LPDP
Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, M Sarmuji, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengingatkan Kementerian Keuangan sejak awal tahun 2022 mengenai potensi LPDP menjadi ‘lingkaran yang dinikmati oleh orang kaya saja’. Peringatan tersebut disampaikan dalam rapat kerja Komisi XI DPR RI dengan Kementerian Keuangan.
Menurut Sarmuji, syarat-syarat seperti kemampuan bahasa Inggris atau TOEFL yang tinggi cenderung menguntungkan mereka yang memiliki fasilitas pendidikan dan kursus terbaik sejak dini. “Kalau tidak ada afirmasi, yang akan menikmati hanya orang kaya, karena syarat-syarat itu berat sekali. TOEFL bahasa Inggris-nya sekian-sekian dan orang yang bisa memenuhi kriteria ini rata-rata pasti orang kaya,” ujarnya kepada wartawan pada Senin (23/2/2026).
Sekretaris Jenderal Partai Golkar ini menekankan bahwa potensi akademik seharusnya menjadi prioritas utama. Ia berpendapat bahwa kemampuan bahasa di negara tujuan dapat ditingkatkan seiring proses belajar, dengan dukungan negara.
Sarmuji juga menyoroti bagaimana latar belakang sosial-ekonomi sangat memengaruhi kemampuan anak-anak untuk memenuhi standar akademik dan bahasa asing. Ia menyebut anak-anak dari keluarga tidak mampu seringkali tidak memiliki akses yang sama.
Ia menambahkan, “Ini berbeda dengan anak-anak dari keluarga tidak mampu. Bagi mereka, kesempatan seperti LPDP ini bisa menjadi satu-satunya tangga untuk mengubah nasib.” Sarmuji menegaskan bahwa evaluasi ini bukan untuk menurunkan standar, melainkan untuk memastikan keadilan bagi kelompok yang kurang beruntung.
Legislator dari Jawa Timur ini berharap polemik yang berkembang tidak hanya berhenti pada kecaman personal, melainkan menjadi momentum untuk evaluasi LPDP. “Dana abadi pendidikan itu berasal dari pajak rakyat. Maka semangatnya harus keadilan sosial. Jangan sampai tanpa kita sadari, yang menikmati secara berulang hanya kelompok sosial tertentu. Negara harus hadir memberi afirmasi agar yang lemah juga punya tangga untuk naik,” pungkasnya.
Polemik Pernyataan Alumni LPDP yang Viral
Sebelumnya, seorang alumni penerima beasiswa LPDP berinisial DS menjadi sorotan publik setelah mengunggah video di akun Instagramnya, @sasetyaningtyas.
Dalam video tersebut, DS memperlihatkan surat dari Home Office Inggris yang menyatakan anak keduanya resmi menjadi warga negara Inggris, lengkap dengan paspor Inggris. Ia menyatakan, “Ini paket bukan sembarang paket, isinya adalah sebuah dokumen yang penting banget yang merubah nasib dan masa depan anak-anakku, kita buka ya.”
DS melanjutkan, “Ini adalah surat dari Home Office Inggris yang menyatakan kalau anak aku yang kedua sudah diterima jadi WN Inggris.” Ia juga sempat menyatakan keinginannya agar anak-anaknya memiliki kewarganegaraan asing, dengan alasan “cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan, kita usahakan anak-anak dengan paspor kuat WNA itu.”
Menyusul reaksi publik, DS kemudian menyampaikan permohonan maaf terbuka melalui akun Instagramnya pada Jumat (20/2). Ia mengakui bahwa pernyataannya dilatarbelakangi rasa kecewa, namun menyadari kekeliruan dalam pemilihan kata.
DS menyatakan, “Saya menyadari sepenuhnya bahwa kalimat tersebut kurang tepat dan dapat dimaknai sebagai bentuk perendahan terhadap identitas sebagai Warga Negara Indonesia. Untuk itu, saya mengakui kesalahan saya dalam pemilihan kata dan menyampaikannya di ruang publik.”
Informasi mengenai desakan evaluasi LPDP ini disampaikan melalui pernyataan resmi Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI M Sarmuji kepada awak media pada Senin, 23 Februari 2026.