Berita
Jepang Ungkap Rencana Hidupkan Pangkat Militer Lama, Akankah Picu Ketegangan di Asia Timur?
Pemerintah Jepang tengah menyusun langkah untuk mengembalikan penggunaan pangkat militer yang terakhir dipakai pada era sebelum dan selama Perang Dunia II. Rencana ini, yang didorong oleh kelompok konservatif domestik, berpotensi memicu kegelisahan di negara-negara tetangga yang masih sensitif terhadap sejarah militerisme Jepang. Gagasan ini mencuat pada November 2025, tak lama setelah Partai Demokrat Liberal (LDP) mencapai kesepakatan koalisi dengan Partai Inovasi Jepang (JIP).
Latar Belakang dan Dorongan Politik
Dorongan utama untuk perubahan ini datang dari kalangan elite JIP, yang kemudian disetujui oleh LDP dengan dalih penyesuaian terhadap standar internasional. Jika direalisasikan, Pasukan Bela Diri Jepang (SDF) akan kembali menggunakan pangkat yang terakhir dipakai oleh militer kekaisaran Jepang pada dekade 1930-an hingga 1940-an.
Menurut laporan Asahi Shimbun pada Sabtu, 31 Januari 2026, gagasan pengembalian pangkat militer lama menguat setelah Kepala Sekretaris Kabinet Minoru Kihara bertemu dengan Keishi Abe. Abe, seorang anggota DPR dari Nippon Ishin (nama lain JIP) dan mantan birokrat yang menempuh studi keamanan nasional, dikenal berpengaruh dalam merumuskan kebijakan pertahanan partainya.
Nippon Ishin secara terbuka mendorong penghapusan ayat kedua Pasal 9 Konstitusi Jepang yang melarang kepemilikan kekuatan perang. Partai ini juga mengusulkan agar Jepang secara eksplisit mengakui keberadaan angkatan pertahanan nasional. Dalam wawancara dengan Asahi Shimbun, Abe menilai SDF telah diakui dunia internasional sebagai militer dan pemerintah bertanggung jawab memperjelas statusnya demi meningkatkan kebanggaan personel.
Isu ini menjadi topik utama dalam pertemuan Menteri Pertahanan Shinjiro Koizumi dengan legislator Nippon Ishin pada 20 November. Sehari setelah pertemuan itu, Koizumi menyatakan dukungan pribadi terhadap gagasan perubahan konstitusi dan menyebut pengembalian nama pangkat lama sebagai langkah awal. Namun, sistem pangkat diatur dalam Undang-Undang SDF, sehingga perubahan tersebut memerlukan persetujuan parlemen.
Perdebatan Pangkat dan Sejarah Militer Jepang
Meski dalam forum internasional Jepang telah lama memakai padanan pangkat berbahasa Inggris, SDF sejak awal berdirinya menggunakan istilah Jepang yang sengaja dibedakan dari nomenklatur era kekaisaran. Profesor hubungan internasional Universitas Meiji, Tokyo, Go Ito, menjelaskan bahwa pengenalan pangkat-pangkat ini hanyalah mengikuti jejak negara-negara lain, termasuk Tentara Pembebasan Rakyat China.
Ito mengakui bahwa faktor sejarah membuat kebijakan tersebut sulit dilepaskan dari kritik. “Karena sejarah, pasti akan ada kritik,” kata Ito kepada This Week in Asia. Ia menambahkan, “Beberapa negara akan mengatakan bahwa ini adalah ‘contoh lain dari Jepang yang kembali ke masa lalu militeristiknya dan sebagainya, tetapi sebenarnya ini hanyalah mengadopsi gelar yang digunakan negara lain.”
Beberapa istilah lama seperti ittohei dan nitohei menuai penolakan keras karena dinilai membawa konotasi rendah serta terlalu kental dengan simbolisme masa perang.
Penolakan Internal dan Keraguan Akademisi
Di luar arena politik, respons dari Kementerian Pertahanan dan jajaran SDF cenderung dingin. Dilansir dari South China Morning Post pada Selasa, 3 Februari 2026, sejumlah perwira menegaskan bahwa isu perubahan pangkat bukanlah aspirasi personel aktif. Peninjauan serupa pernah diwacanakan sebelumnya, tetapi ditolak karena dianggap tidak mendesak dan berpotensi menimbulkan dampak negatif, termasuk pada upaya perekrutan.
Mayoritas anggota aktif SDF disebut tidak antusias terhadap rencana tersebut, meskipun Menteri Koizumi membuka ruang diskusi lebih lanjut. Sebaliknya, kelompok pensiunan militer seperti Taikyu-kai justru mendorong evaluasi nama pangkat, menilai sistem yang ada saat ini menimbulkan ambiguitas tentang jati diri dan peran SDF.
Kalangan akademisi tetap menunjukkan sikap kritis terhadap rencana tersebut. Peneliti sosiologi sejarah dari Universitas Ritsumeikan, Ryo Tsunoda, menilai bahwa sejak era pascaperang, Pasukan Bela Diri Jepang memiliki kesadaran kuat untuk mengambil jarak dari warisan Tentara Kekaisaran Jepang. Kesadaran itu lahir dari refleksi atas tanggung jawab historis Jepang dalam Perang Dunia II.
Tsunoda meragukan efektivitas kebijakan ini, meskipun generasi baru menunjukkan ketertarikan terhadap simbol-simbol lama. Menurutnya, upaya mengembalikan nama pangkat lama merupakan bagian dari strategi lebih luas untuk mengubah persepsi publik terhadap SDF, namun belum tentu diterima masyarakat sebagai langkah yang tepat atau konstruktif.
Informasi lengkap mengenai isu pengembalian pangkat militer ini disampaikan melalui laporan media arus utama dan pernyataan para akademisi serta pejabat terkait.
