Pemerintah melalui Kementerian Hukum serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) tengah menyiapkan dua sekolah kedinasan baru untuk tahun ajaran 2026. Kehadiran institusi pendidikan ini menambah peluang bagi calon mahasiswa untuk menempuh pendidikan tinggi tanpa biaya dengan jaminan pengangkatan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) setelah menyelesaikan masa studi.
Politeknik Pengayoman Indonesia (Poltekpin) di Bawah Kementerian Hukum
Politeknik Pengayoman Indonesia atau Poltekpin saat ini sedang dalam tahap persiapan matang untuk membuka pendaftaran pada tahun ini. Persiapan tersebut mencakup penataan kelembagaan, pengalihan sumber daya manusia, hingga pengembangan sarana dan prasarana pendukung pendidikan. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani, menyatakan bahwa tahapan ini dimulai setelah terbitnya izin dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek).
“Target pengumuman penerimaan mahasiswa baru ditargetkan dapat dilaksanakan pada akhir Maret,” ujar Gusti Ayu Putu Suwardani sebagaimana dikutip dari keterangan resmi Kementerian Hukum. Poltekpin direncanakan membuka empat program studi Hukum Terapan dengan total kuota sebanyak 200 calon mahasiswa. Saat ini, permohonan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) masih menunggu keputusan Panitia Seleksi Perguruan Tinggi Kementerian dan Lembaga (PTKL) yang diperkirakan rampung pada Maret mendatang.
Pembentukan Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan (Poltek Imipas)
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan juga segera membentuk Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan (Poltek Imipas) sebagai langkah strategis menyiapkan SDM profesional. Sekretaris Jenderal Kemenimipas, Asep Kurnia, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima salinan keputusan dari Kemdiktisaintek terkait izin pembukaan program studi pada politeknik tersebut.
“Dengan terbitnya surat keputusan ini dan ditambah Peraturan Menteri terkait organisasi dan tata kerja politeknik yang sudah ditandatangani Pak Menteri, maka bisa memulai lagi untuk mengelola Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan ini,” kata Asep Kurnia dalam peringatan Hari Bakti Imigrasi ke-76. Langkah ini diambil menyusul pemecahan kementerian yang sebelumnya tergabung dalam Kemenkumham.
Penyesuaian Status dan Fokus Lulusan
Kepala BPSDM Kemenimipas, Aman Riyadi, menjelaskan bahwa perubahan struktur kementerian menuntut penyesuaian status sekolah kedinasan agar selaras dengan regulasi terbaru. Lulusan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) nantinya akan lebih banyak diarahkan untuk mengisi jabatan Pembimbing Kemasyarakatan guna mendukung implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru.
Fasilitas yang ditawarkan pada sekolah kedinasan ini tetap konsisten dengan kebijakan sebelumnya, di antaranya:
- Pembebasan biaya kuliah selama masa pendidikan.
- Penyediaan fasilitas asrama bagi seluruh taruna atau mahasiswa.
- Sarana pembelajaran yang lengkap dan terintegrasi.
- Pengangkatan langsung menjadi CPNS setelah lulus pendidikan.
Informasi lengkap mengenai pembukaan sekolah kedinasan ini merujuk pada pernyataan resmi dari Kementerian Hukum dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang dirilis hingga pertengahan Februari 2026.