Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat resmi menyepakati pembentukan Dewan Perdagangan dan Investasi atau Council of Trade and Investment sebagai wadah penyelesaian sengketa secara bilateral. Langkah strategis ini diambil untuk meminimalisasi ketergantungan pada Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dalam menangani berbagai persoalan perdagangan antar kedua negara.
Mekanisme Penyelesaian Sengketa Bilateral
Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan bahwa kehadiran dewan tersebut bertujuan agar setiap sengketa dagang dapat diselesaikan secara langsung oleh kedua belah pihak. Menurutnya, proses bilateral jauh lebih efisien dibandingkan harus langsung membawa perkara ke tingkat internasional.
“Board of Council itu kan kalau misalnya sengketa dagang, itu kan banyak yang langsung ke WTO. Jadi ini maksudnya bisa diselesaikan bilateral, jadi memang bagusnya begitu sih,” ujar Budi Santoso saat ditemui di Kantor Kementerian Perdagangan, Jumat (20/2/2026).
Pembentukan dewan ini merupakan salah satu poin utama dalam kesepakatan tarif resiprokal atau Agreement on Reciprocal Trade (ART). Budi meyakini bahwa mekanisme ini akan memastikan kesepakatan dagang dengan Amerika Serikat berjalan lebih optimal dan saling menguntungkan.
Antisipasi Lonjakan Impor dan Praktik Dumping
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menambahkan bahwa forum ini akan menjadi ruang bilateral untuk menyelesaikan persoalan yang mungkin timbul di masa depan. Fokus utamanya adalah menangani potensi lonjakan impor yang melewati batas serta harga barang impor yang terindikasi dumping.
Airlangga menegaskan bahwa meskipun regulasi internasional tetap menjadi acuan, tahap awal penyelesaian akan diprioritaskan melalui dewan tersebut. Hal ini dilakukan untuk melindungi industri dalam negeri di kedua negara dari kerugian akibat aktivitas importasi yang tidak sehat.
“Tentu berlaku regulasi seperti di WTO, seperti untuk dumping, dan lain-lain. Namun, sebelumnya, dibawa dulu ke Board of Council,” tegas Airlangga dalam konferensi virtual.
Informasi lengkap mengenai pembentukan dewan perdagangan ini disampaikan melalui pernyataan resmi Kementerian Perdagangan dan Kemenko Perekonomian pada Jumat (20/2/2026).