Berita
Mengungkap Jejak Jenderal Hoegeng: Kapolri Jujur yang Soroti Kasus Besar dan Tolak Intervensi
Presiden keempat Republik Indonesia, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, pernah melontarkan pernyataan satir yang hingga kini terus dikenang publik saat berbicara tentang integritas kepolisian di Indonesia. Dalam sebuah diskusi bertajuk “Dekonstruksi dan Revitalisasi Keindonesiaan” di Bentara Budaya Jakarta pada Kamis, 31 Agustus 2006, Gus Dur menyebut hanya ada tiga polisi jujur di Indonesia.
“Hanya ada tiga polisi jujur di negara ini: polisi tidur, patung polisi, dan Hoegeng,” ujar Gus Dur kala itu. Pernyataan tersebut disambut tawa, namun juga meninggalkan keprihatinan mendalam, menyiratkan betapa langkanya sosok aparat penegak hukum yang berintegritas di mata publik. Nama Hoegeng pun kembali mencuat sebagai simbol kejujuran di tubuh Kepolisian Republik Indonesia.
Sosok Jenderal Hoegeng Imam Santoso: Simbol Kejujuran Kepolisian
Jenderal Polisi Hoegeng Imam Santoso dikenal luas sebagai figur polisi yang menjunjung tinggi kejujuran dan kesederhanaan sepanjang kariernya. Hoegeng lahir pada 14 Oktober 1921, lebih dari satu abad yang lalu.
Berdasarkan catatan Harian Kompas edisi 1 Juli 2004, nama asli Hoegeng adalah Imam Santoso, nama yang diberikan oleh ayahnya. Semasa kecil, ia kerap dipanggil Bugel karena tubuhnya yang gemuk, yang kemudian berubah menjadi Bugeng, hingga akhirnya dikenal dengan nama Hoegeng.
Hoegeng menempuh pendidikan dasar di HIS dan MULO Pekalongan, lalu melanjutkan ke AMS A Yogyakarta. Ia kemudian berkuliah di Recht Hoge School (Sekolah Tinggi Hukum) di Batavia, sebelum akhirnya memilih jalur kepolisian dengan masuk ke Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK). Setelah lulus dari PTIK pada 1952, Hoegeng memulai kariernya sebagai perwira polisi dan mendapat berbagai penugasan penting di daerah.
Keteguhan Melawan Suap dan Konflik Kepentingan
Saat bertugas di Jawa Timur dan menjabat Kepala Reserse Kriminal di Sumatera Utara, Hoegeng langsung dihadapkan pada praktik suap yang lazim terjadi kala itu. Beberapa cukong judi bahkan telah menyiapkan rumah pribadi dan mobil untuk menyambut kedatangannya di Medan.
Namun, Hoegeng menolak semua fasilitas tersebut dan memilih tinggal di hotel hingga mendapatkan rumah dinas resmi. Ketika akhirnya menempati rumah dinas, ia mendapati rumah tersebut telah dipenuhi perabot hasil pemberian pihak-pihak yang ingin menyuapnya. Hoegeng memerintahkan agar seluruh perabot tersebut dikeluarkan dari rumah dan diletakkan di pinggir jalan. Tindakan ini menggemparkan Kota Medan dan memperkuat reputasinya sebagai aparat yang tidak bisa dibeli.
Setelah bertugas di Medan, Hoegeng ditunjuk Presiden Soekarno sebagai Direktur Jenderal Imigrasi. Pada masa itu, Hoegeng meminta istrinya, Merry Hoegeng, untuk menutup toko bunga miliknya. Hoegeng menjelaskan bahwa ia khawatir pihak-pihak yang berurusan dengan imigrasi akan memesan bunga ke toko istrinya demi mencari keuntungan atau kedekatan. Menurut Hoegeng, hal tersebut tidak adil bagi pedagang bunga lain dan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Permintaan itu diterima sang istri, yang kemudian menutup usaha toko bunganya.
Hoegeng juga tercatat menolak mobil dinas dari Sekretariat Negara karena merasa cukup menggunakan mobil jip dinas kepolisian yang sudah tersedia.
Masa Jabatan Kapolri dan Kasus-kasus Kontroversial
Pada 1968, Hoegeng diangkat sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia menggantikan Jenderal Sotjipto Yudodiharjo. Masa jabatannya diwarnai penanganan sejumlah kasus besar yang menarik perhatian publik.
Kasus Penyelundupan Mobil Mewah
Salah satu kasus besar yang ditanganinya adalah penyelundupan mobil-mobil mewah yang didalangi Robby Tjahyadi alias Sie Tjie It. Kasus ini menjadi sorotan karena menyeret nama Siti Hartinah atau Ibu Tien Soeharto, istri Presiden Soeharto. Setelah kasus tersebut terungkap, masa jabatan Hoegeng sebagai Kapolri justru dipercepat.
Presiden Soeharto menyebut alasan pemberhentian itu sebagai bagian dari regenerasi. Namun, publik menilai langkah tersebut berkaitan dengan sikap tegas Hoegeng dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu.
Kasus Pemerkosaan Sum Kuning
Kasus lain yang tak kalah kontroversial pada masa kepemimpinan Hoegeng adalah kasus pemerkosaan Sum Kuning. Peristiwa ini terjadi pada 21 September 1970 dan menimpa Sumaridjem, penjual telur berusia 17 tahun di Yogyakarta. Saat itu, Sumaridjem pulang sendirian karena tidak ada bus kota yang melintas menjelang malam. Ia diculik oleh sekelompok orang menggunakan mobil di kawasan timur Asrama Polisi Patuk, Yogyakarta, lalu dibawa berkeliling dan diperkosa di dalam mobil. Uang dagangannya sebesar Rp 4.650 turut dirampas, sebelum ia dibuang di kawasan Jalan Wates–Purworejo, Gamping.
Kasus ini mengundang kecurigaan publik karena pelaku menggunakan mobil, yang pada masa itu hanya dimiliki kalangan tertentu. Masyarakat menduga pelaku berasal dari keluarga pejabat atau orang-orang berpengaruh di Yogyakarta. Namun, alih-alih menangkap pelaku, polisi justru menahan Sumaridjem dengan tuduhan menyebarkan berita bohong setelah ia keluar dari rumah sakit. Sumaridjem dijatuhi hukuman tiga bulan penjara, meski kemudian dibebaskan karena tidak terbukti berbohong.
Kasus ini menarik perhatian Hoegeng, yang kemudian membentuk Tim Pemeriksa Sum Kuning. Tim tersebut dipimpin Kepala Daerah Kepolisian IX Jawa Tengah, Suwardjiono. Sejumlah nama anak pejabat, termasuk Paku Alam VIII yang saat itu menjabat Wakil Gubernur DIY, sempat disebut-sebut terlibat, meski kemudian dibantah. Hoegeng melaporkan perkembangan kasus ini kepada Presiden Soeharto dan meminta dukungan. Namun, penanganan kasus justru diambil alih oleh Tim Pemeriksa Pusat di bawah Kopkamtib.
Dua tahun setelah Hoegeng tidak lagi menangani kasus tersebut, polisi menetapkan tersangka yang berasal dari kalangan penjual sate dan mahasiswa. Penetapan ini tidak memuaskan publik karena terdakwa terus membantah tuduhan jaksa dan muncul ketidaksesuaian keterangan. Jaksa menyebut pemerkosaan terjadi di rumah sewa di kawasan Klaten dan dilakukan tujuh orang, sementara Sumaridjem menyatakan ia diperkosa empat orang di dalam mobil.
Warisan Integritas Jenderal Hoegeng
Meski banyak kasus yang tidak tuntas pada masanya, Hoegeng tetap dikenang sebagai simbol integritas dan keberanian melawan praktik kotor di institusi kepolisian. Kejujurannya yang konsisten membuat namanya terus hidup dalam ingatan publik, bahkan dijadikan rujukan moral oleh tokoh-tokoh nasional seperti Gus Dur.
Di tengah berbagai kritik terhadap penegakan hukum, sosok Jenderal Hoegeng masih berdiri sebagai pengingat bahwa kejujuran dalam kekuasaan bukanlah hal mustahil.
Informasi lengkap mengenai kisah Jenderal Hoegeng ini disampaikan melalui catatan Harian Kompas dan artikel KOMPAS.com yang dirilis pada 1 Juli 2004 dan 31 Agustus 2006.
