Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menyatakan dukungan penuh terhadap rencana pemerintah Indonesia mengirimkan sekitar 8.000 personel TNI sebagai pasukan perdamaian di Gaza, Palestina. Langkah ini dinilai sebagai cerminan konsistensi politik luar negeri Indonesia dalam mendukung kemerdekaan dan penyelesaian konflik secara damai.
Dukungan Komisi I DPR RI
Dave Laksono menjelaskan bahwa pengiriman ribuan prajurit tersebut merupakan bagian dari komitmen Indonesia terhadap stabilitas global. Menurutnya, kehadiran TNI di wilayah konflik bukan untuk menonjolkan diri, melainkan menjalankan amanat konstitusi guna menjaga perdamaian dunia.
“Kehadiran pasukan tersebut adalah wujud amanat konstitusi sekaligus tradisi diplomasi Indonesia dalam memperjuangkan nilai kemanusiaan, menjaga stabilitas global dan meringankan penderitaan masyarakat sipil,” ujar Dave pada Kamis (12/2/2026).
Politikus Partai Golkar tersebut menambahkan bahwa orientasi utama dari misi ini adalah kontribusi nyata bagi perdamaian internasional serta bentuk solidaritas terhadap bangsa Palestina.
Persiapan Diplomasi dan Logistik
Dave menekankan pentingnya persiapan matang dari berbagai aspek sebelum pasukan diberangkatkan ke medan tugas. Pemerintah diminta memastikan kesiapan diplomasi, dukungan logistik, serta perlindungan bagi para prajurit yang bertugas agar dilakukan secara terukur sesuai mandat yang jelas.
Ia berharap kehadiran TNI dapat memperkuat upaya internasional dalam menciptakan stabilitas di kawasan tersebut. Koordinasi dengan lembaga internasional menjadi kunci agar misi berjalan sesuai prinsip hukum internasional dan tidak menimbulkan persepsi keliru di mata dunia.
Penjelasan Pemerintah Terkait Realisasi
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengonfirmasi bahwa rencana pengiriman pasukan perdamaian ini masih dalam tahap pembahasan intensif. Meski angka 8.000 personel telah muncul, detail mengenai realisasi pengiriman belum diputuskan secara final.
“Belum, sedang dibicarakan. Tapi ada kemungkinan kita akan kurang lebih di angka 8.000 itu,” kata Prasetyo Hadi saat memberikan keterangan di Stasiun Gambir.
Pasukan dari Indonesia nantinya akan bergabung dengan kontingen perdamaian dari negara-negara lain. Namun, hingga saat ini pemerintah belum menyebutkan secara spesifik di mana lokasi penempatan pasukan tersebut akan dilakukan.
Status Penempatan Pasukan
Pemerintah saat ini masih dalam tahap mempersiapkan diri agar sewaktu-waktu siap bertugas jika kesepakatan internasional telah dicapai. Hal ini ditegaskan sebagai bentuk komitmen Indonesia dalam membela nilai-nilai kemanusiaan di kancah global.
Informasi lengkap mengenai rencana pengiriman pasukan perdamaian ini disampaikan melalui pernyataan resmi perwakilan DPR RI dan Kementerian Sekretariat Negara pada Februari 2026.