Pemerintah Rusia secara resmi membatasi akses dan berencana memblokir total aplikasi pesan instan WhatsApp milik Meta. Langkah ini dikonfirmasi langsung oleh pihak WhatsApp melalui unggahan di platform X pada Kamis (12/2/2026), yang menyebut upaya tersebut sebagai langkah mundur bagi keamanan komunikasi warga di Negeri Beruang Merah.
Tudingan Pengawasan dan Isolasi Pengguna
WhatsApp menyatakan bahwa pemerintah Rusia tengah berupaya mendorong warganya untuk beralih ke aplikasi pengawasan buatan dalam negeri. Pihak perusahaan menekankan bahwa upaya isolasi terhadap lebih dari 100 juta pengguna di Rusia akan berdampak pada penurunan standar keamanan dan privasi komunikasi pribadi.
“Mencoba mengisolasi lebih dari 100 juta pengguna dari komunikasi pribadi dan aman adalah langkah mundur dan hanya akan menyebabkan berkurangnya keselamatan bagi orang-orang di Rusia,” tulis pernyataan resmi WhatsApp.
Syarat Pemulihan Akses dari Kremlin
Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menegaskan bahwa peluang pemulihan akses WhatsApp sepenuhnya bergantung pada kesediaan Meta untuk mematuhi undang-undang Rusia. Menurutnya, hingga saat ini Meta belum menunjukkan itikad untuk menjalin dialog atau berkompromi dengan pemerintah setempat.
Peskov menjelaskan bahwa jika perusahaan induk WhatsApp tersebut tetap tidak mau berkompromi, maka tidak ada peluang bagi layanan tersebut untuk beroperasi normal kembali. Laporan dari Financial Times juga menyebutkan bahwa WhatsApp telah dihapus dari direktori online Roskomnadzor, badan pengawas komunikasi negara di Rusia.
Alasan Keamanan dan Kepatuhan Regulasi
Roskomnadzor menuding WhatsApp terus melanggar hukum Rusia dengan membiarkan platformnya digunakan untuk mengorganisasi aksi teror, perekrutan pelaku kejahatan, hingga penipuan. Pembatasan akses ini sebenarnya sudah mulai dilakukan secara bertahap sejak akhir Desember 2025, yang memicu keluhan dari ribuan pengguna saat momen Natal dan Tahun Baru.
Selain WhatsApp, pemerintah Rusia juga membatasi akses Telegram dengan alasan serupa, yakni perlindungan masyarakat dari aktivitas kriminal dan terorisme. Pemerintah Rusia mewajibkan perusahaan teknologi untuk menyimpan data pengguna di dalam negeri sesuai regulasi yang berlaku, namun Meta dan Telegram enggan mematuhi aturan tersebut.
Migrasi ke Aplikasi Super Max
Sebagai alternatif, pemerintah Rusia mendorong penggunaan aplikasi lokal bernama Max yang dirancang sebagai super-app. Sejak tahun 2025, pemerintah telah mewajibkan aplikasi Max untuk terinstal secara bawaan di seluruh perangkat baru yang dipasarkan di Rusia, serta mewajibkan penggunaannya bagi pegawai sektor publik, guru, dan siswa.
CEO Telegram, Pavel Durov, mengkritik kebijakan ini sebagai strategi pemerintah untuk memaksa warga menggunakan aplikasi dalam negeri demi tujuan pengawasan dan sensor politik. Durov menilai bahwa membatasi kebebasan warga dengan dalih keamanan bukanlah jawaban yang tepat dalam menjaga privasi masyarakat.
Informasi mengenai perkembangan pemblokiran layanan komunikasi di Rusia ini dihimpun dari pernyataan resmi WhatsApp, laporan Reuters, BBC, dan keterangan pers dari Roskomnadzor.