Sejumlah pemimpin Uni Eropa melayangkan kritik tajam terhadap Board of Peace atau Dewan Perdamaian Gaza yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Dalam Konferensi Keamanan Munich yang digelar Jumat (13/2/2026), dewan tersebut dinilai telah mengabaikan mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan hanya menjadi alat untuk memenuhi kepentingan politik pribadi.
Tudingan Pengabaian Mandat PBB
Perwakilan Tinggi Uni Eropa untuk Urusan Luar Negeri, Kaja Kallas, menyoroti adanya ketimpangan antara resolusi Dewan Keamanan PBB dengan struktur organisasi yang dibentuk Trump. Menurut Kallas, mandat PBB seharusnya berfokus pada pengelolaan pemerintahan dan rekonstruksi Gaza pasca-perang dengan melibatkan partisipasi aktif warga Palestina.
Namun, Kallas mengungkapkan bahwa statuta Dewan Perdamaian tersebut sama sekali tidak menyebutkan Gaza maupun peran PBB. “Statuta Dewan Perdamaian tidak menyebutkan satu pun dari hal-hal ini,” tegas Kallas saat berbicara dalam konferensi tersebut. Ia menambahkan bahwa resolusi asli telah menetapkan batasan waktu bagi dewan tersebut agar warga Palestina dapat menyampaikan pendapat mereka.
Kekecewaan Diplomatik dan Efektivitas Gencatan Senjata
Menteri Luar Negeri Spanyol, Jose Manuel Albares, turut menyampaikan kekhawatiran serupa mengenai posisi Eropa yang seolah dikucilkan dari inisiatif ini. Padahal, Uni Eropa merupakan salah satu penyandang dana utama bagi Otoritas Palestina. Senada dengan hal itu, Senator Demokrat AS Chris Murphy menyebut pembentukan dewan yang terburu-buru ini sebagai bagian dari upaya Trump untuk mengasingkan sekutu Eropa.
Murphy juga mempertanyakan efektivitas gencatan senjata yang diklaim oleh pihak Amerika Serikat. Ia mencatat bahwa ratusan warga Gaza telah tewas sejak pengumuman tersebut dilakukan. “Apakah ada gencatan senjata? Ratusan warga Gaza telah tewas sejak pengumuman tersebut,” ujarnya sembari menyoroti situasi keamanan yang masih belum stabil di lapangan.
Pembelaan Amerika Serikat dan Rencana Rekonstruksi
Menanggapi gelombang kritik, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menyatakan bahwa PBB saat ini tidak mampu menyelesaikan perang di Gaza dan hampir tidak memainkan peran dalam konflik global tersebut. Rubio menegaskan bahwa meskipun PBB memiliki potensi besar, lembaga internasional itu tidak memiliki jawaban atas masalah-masalah paling mendesak saat ini.
Di sisi lain, Nickolay Mladenov selaku perwakilan tinggi untuk Gaza yang ditunjuk Trump, mendesak agar dewan segera bertindak cepat untuk menerapkan fase kedua gencatan senjata. Mladenov menekankan pentingnya pembentukan komite teknokrat di Gaza, pelucutan senjata, serta penarikan pasukan Israel agar proses pembangunan kembali wilayah tersebut dapat berjalan efektif.
Kondisi Terkini dan Agenda Washington
Sekretaris Jenderal Inisiatif Nasional Palestina, Mustafa Barghouti, memberikan peringatan keras bahwa para pemimpin dunia saat ini hidup dalam ilusi sementara pemerintah Israel terus memperluas pemukiman di Tepi Barat. Menurutnya, tindakan tersebut secara praktis telah mengakhiri relevansi perjanjian Oslo di mata dunia internasional.
Ketegangan diplomatik ini terjadi menjelang pertemuan pertama Dewan Perdamaian yang dijadwalkan pada 19 Februari mendatang di Washington, DC. Trump diperkirakan akan mengumumkan rencana rekonstruksi Gaza senilai miliaran dollar AS serta rincian mengenai pasukan stabilisasi yang melibatkan komitmen dari beberapa negara anggota.
Informasi lengkap mengenai perkembangan isu ini disampaikan melalui rangkaian pernyataan resmi para pejabat tinggi dalam Konferensi Keamanan Munich yang berlangsung pada pertengahan Februari 2026.