Pemerintah Rusia dilaporkan mulai membatasi akses WhatsApp secara menyeluruh, sebuah langkah yang dikonfirmasi langsung oleh pihak WhatsApp melalui platform X pada Kamis (12/2/2026). Kebijakan ini berdampak pada sekitar 100 juta pengguna di negara tersebut yang kini terancam kehilangan akses komunikasi pribadi yang aman.
Pernyataan Resmi WhatsApp Terkait Isolasi Pengguna
WhatsApp menyatakan bahwa tindakan pemerintah Rusia bertujuan untuk mendorong masyarakat beralih ke aplikasi buatan dalam negeri yang dianggap sebagai alat pengawasan. “Mencoba mengisolasi lebih dari 100 juta pengguna dari komunikasi pribadi dan aman adalah langkah mundur dan hanya akan menyebabkan berkurangnya keselamatan bagi orang-orang di Rusia,” tulis pernyataan resmi WhatsApp.
Pihak perusahaan menegaskan akan terus melakukan segala upaya untuk menjaga pengguna tetap terhubung. Laporan dari Financial Times menyebutkan bahwa WhatsApp telah dihapus dari direktori online Roskomnadzor, badan pengawas komunikasi negara di Rusia, yang memperkuat indikasi pemblokiran permanen.
Tanggapan Kremlin dan Syarat Pemulihan Akses
Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menegaskan bahwa peluang pemulihan akses WhatsApp bergantung sepenuhnya pada kepatuhan Meta terhadap hukum Rusia. Peskov menyebutkan bahwa jika Meta tetap menolak berdialog dan berkompromi dengan pemerintah, maka tidak ada peluang bagi aplikasi tersebut untuk beroperasi normal kembali.
“Jika perusahaan (Meta) tetap tidak mau kompromi, maka menunjukkan ketidaksiapan menjalin dialog dengan pemerintah Rusia, maka tidak ada peluang (pemulihan),” jelas Peskov sebagaimana dikutip dari Reuters.
Tudingan Pelanggaran Hukum dan Keamanan Nasional
Badan pengawas komunikasi Rusia, Roskomnadzor, menuduh WhatsApp telah berulang kali melanggar regulasi setempat. Pihak berwenang mengklaim platform tersebut digunakan untuk mengorganisasi aksi teror, perekrutan pelaku kejahatan, hingga praktik penipuan terhadap warga Rusia.
Selain WhatsApp, Telegram juga menghadapi pembatasan serupa dengan alasan perlindungan data pribadi dan pencegahan kriminalitas. Roskomnadzor menyatakan pembatasan akan dilonggarkan jika penyedia layanan patuh terhadap aturan penyimpanan data pengguna di dalam negeri sesuai regulasi yang berlaku sejak invasi ke Ukraina tahun 2022.
Kewajiban Penggunaan Aplikasi Max
Sebagai alternatif, pemerintah Rusia mempromosikan aplikasi Max, sebuah super-app yang dirancang mirip dengan WeChat di China. Sejak tahun 2025, pemerintah mewajibkan aplikasi Max untuk terinstal secara bawaan di seluruh perangkat baru yang dipasarkan di Rusia.
Pegawai sektor publik, guru, dan siswa kini diwajibkan menggunakan aplikasi tersebut. CEO Telegram, Pavel Durov, menilai langkah ini sebagai strategi sensor politik untuk memaksa warga menggunakan layanan yang dapat dipantau langsung oleh negara, serupa dengan strategi yang pernah diterapkan di Iran.
Informasi lengkap mengenai isu pemblokiran ini disampaikan melalui pernyataan resmi WhatsApp dan otoritas Rusia yang dirilis pada Februari 2026.