Berita
AS-Iran: Pertemuan Krusial di Turkiye 6 Februari Tentukan Damai atau Perang Nuklir
Pertemuan antara Amerika Serikat (AS) dan Iran berpeluang digelar di Turkiye pada Jumat, 6 Februari 2026. Momen krusial ini dinilai dapat menentukan arah ketegangan kedua negara, apakah akan berujung pada konflik militer atau kembali ke jalur diplomasi melalui kesepakatan nuklir. Seorang pejabat Arab yang meminta identitasnya dirahasiakan mengonfirmasi rencana pertemuan negosiator AS dan pejabat tinggi Iran tersebut kepada AFP pada Selasa, 3 Februari 2026.
Pejabat tersebut menambahkan, rencana pertemuan itu difasilitasi melalui intervensi sejumlah negara kawasan, yakni Mesir, Qatar, Turkiye, dan Oman. Negara-negara ini selama ini berperan sebagai mediator dalam ketegangan antara AS dan Iran.
Diplomasi di Tengah Ancaman Konflik
Rencana pertemuan ini mencuat setelah Presiden Iran Masoud Pezeshkian memerintahkan dimulainya kembali perundingan nuklir dengan Amerika Serikat. Langkah itu diambil di tengah meningkatnya tekanan internasional dan ancaman dari Presiden AS Donald Trump. Media Iran, termasuk kantor berita Fars, surat kabar pemerintah, dan harian reformis Shargh, melaporkan perintah tersebut pada Senin, 2 Februari 2026.
Di sisi lain, Presiden Trump melontarkan peringatan keras kepada Iran, mengancam akan ada “hal-hal buruk” jika Iran gagal mencapai kesepakatan terkait program nuklirnya. Trump juga menyatakan bahwa waktu semakin sempit bagi Iran untuk mencapai kesepakatan dengan Barat, meskipun ia berharap dapat menemukan solusi. “Saya berharap kita bisa menemukan solusi,” kata Trump, seraya menegaskan bahwa AS tidak akan membiarkan Iran memiliki senjata nuklir.
Situs berita AS, Axios, mengutip dua sumber anonim yang menyebutkan bahwa Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi diperkirakan akan bertemu dengan utusan AS Steve Witkoff di Istanbul. Pertemuan itu disebut akan membahas kemungkinan kesepakatan baru terkait isu nuklir. Dalam wawancara dengan CNN pada Minggu, 1 Februari 2026, Araghchi menegaskan Iran tidak berniat memiliki senjata nuklir. “Presiden Trump mengatakan tidak ada senjata nuklir, dan kami sepenuhnya setuju. Itu bisa menjadi kesepakatan yang sangat baik,” ujar Araghchi. Namun, ia menegaskan bahwa sebagai imbalannya, Iran mengharapkan pencabutan sanksi internasional yang selama ini menekan perekonomian negara tersebut.
Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmaeil Baqaei mengatakan pada Senin, 2 Februari 2026, bahwa Teheran tengah menyiapkan metode dan kerangka kerja perundingan. Ia menyebutkan, kerangka tersebut akan siap dalam beberapa hari ke depan, dengan komunikasi antara kedua pihak disampaikan melalui para pemain regional.
Eskalasi Ketegangan dan Reaksi Internasional
Ketegangan AS-Iran meningkat tajam setelah otoritas Iran merespons secara keras gelombang protes anti-pemerintah yang pecah sejak akhir Desember 2025 dan mencapai puncaknya pada Januari 2026. Menyusul situasi tersebut, Trump mengancam akan mengambil tindakan militer dan memerintahkan pengerahan satu kelompok kapal induk AS ke Timur Tengah. Iran menegaskan tetap mengedepankan diplomasi, tetapi memperingatkan akan memberikan respons tanpa batas jika terjadi agresi militer. Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei bahkan memperingatkan bahwa setiap serangan AS akan memicu “perang regional”.
Di tengah meningkatnya ketegangan, Turkiye memimpin upaya diplomasi untuk meredakan situasi. Araghchi diketahui mengunjungi Istanbul pekan lalu dan melakukan pertemuan dengan sejumlah pejabat kawasan, termasuk di Mesir, Arab Saudi, dan Yordania. Menteri Luar Negeri Yordania Ayman Safadi, dalam pertemuannya dengan Araghchi, menegaskan negaranya tidak akan menjadi medan konflik atau landasan serangan militer terhadap Iran. “Yordania tidak akan menjadi medan pertempuran dalam konflik regional atau titik peluncuran aksi militer terhadap Iran,” ujar Safadi.
Korban Protes dan Sanksi Balasan
Di dalam negeri Iran, tekanan ekonomi dan keamanan terus dirasakan masyarakat. Seorang pensiunan veteran perang, Ali Hamidi (68), mengatakan kepada AFP bahwa ia tidak takut perang, tetapi menilai baik AS maupun pejabat Iran sama-sama bersalah. “Amerika seharusnya mengurusi urusannya sendiri. Mengapa ingin menjadi polisi dunia?” ujarnya. Namun, ia juga mengkritik pemerintah Iran karena gagal mengatasi krisis ekonomi.
Protes yang melanda Iran dipicu oleh tekanan ekonomi dan memburuknya kondisi hidup masyarakat. Otoritas Iran menyebut protes tersebut sebagai kerusuhan yang dipicu oleh musuh-musuh negara, termasuk AS dan Israel. Khamenei bahkan menyebutnya sebagai upaya kudeta. Pemerintah Iran mengakui sedikitnya 3.117 orang tewas selama kerusuhan, dengan 2.986 nama telah dipublikasikan. Otoritas mengeklaim sebagian besar korban merupakan anggota aparat keamanan dan warga sipil tak bersalah.
Namun, kelompok HAM Human Rights Activists News Agency yang berbasis di AS menyebut telah mengonfirmasi 6.854 kematian, mayoritas merupakan demonstran yang tewas akibat tindakan aparat keamanan. Kelompok HAM lain memperingatkan bahwa jumlah korban sebenarnya bisa jauh lebih tinggi. Dampak dari penindakan keras itu memicu reaksi internasional. Uni Eropa menetapkan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) sebagai organisasi teroris. Iran membalas dengan menetapkan angkatan bersenjata negara-negara Eropa sebagai organisasi teroris. Uni Eropa dan Inggris juga menjatuhkan sanksi baru terhadap pejabat Iran, termasuk Menteri Dalam Negeri. Menanggapi hal tersebut, Kementerian Luar Negeri Iran memanggil para duta besar negara-negara Uni Eropa di Teheran.
Informasi lengkap mengenai isu ini disampaikan melalui pernyataan resmi pejabat Arab kepada AFP pada 3 Februari 2026, serta laporan dari media Iran dan AS.
