AS Serukan Perjanjian Nuklir Modern: Ajak Rusia dan China Duduk Bersama Pasca New START

Amerika Serikat mendesak pembentukan kesepakatan nuklir tiga pihak yang melibatkan Rusia dan China setelah perjanjian pengendalian senjata nuklir New START resmi berakhir pada Kamis (5/2/2026). Dorongan tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri AS untuk Pengendalian Senjata, Thomas DiNanno, dalam Konferensi Perlucutan Senjata Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Jenewa, Swiss.

DiNanno menyebut berakhirnya New START tanpa perpanjangan merupakan konsekuensi dari kelemahan mendasar perjanjian tersebut yang dinilai tidak lagi relevan dengan ancaman strategis saat ini. Ia menilai pelanggaran berulang oleh Rusia serta meningkatnya jumlah senjata nuklir global menjadi alasan utama perlunya arsitektur pengendalian senjata yang baru.

Urgensi Transparansi Nuklir China

Dalam pernyataannya, DiNanno menyoroti absennya pembatasan dan transparansi terhadap persenjataan nuklir China dalam rezim pengendalian senjata global. Menurutnya, seluruh persenjataan nuklir China saat ini tidak memiliki batasan, tidak dilaporkan secara terbuka, dan berada di luar mekanisme pengawasan internasional.

Amerika Serikat menegaskan bahwa era baru pengendalian senjata nuklir tidak dapat lagi hanya melibatkan Rusia. DiNanno menekankan pentingnya mencakup kekuatan nuklir besar lainnya guna menjaga stabilitas keamanan dunia di masa depan.

Kekhawatiran Perlombaan Senjata Global

Berakhirnya New START menandai pertama kalinya dalam beberapa dekade dunia tidak memiliki kesepakatan yang membatasi penempatan senjata nuklir strategis. Sebelumnya, perjanjian ini membatasi Amerika Serikat dan Rusia untuk masing-masing mengerahkan maksimal 1.550 hulu ledak nuklir.

Kondisi ini memicu kekhawatiran global akan munculnya perlombaan senjata nuklir baru di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik. Presiden AS Donald Trump sebelumnya telah menolak proposal Rusia untuk memperpanjang New START dan memilih untuk menyerukan pembentukan perjanjian yang lebih modern.

Sikap Penolakan dari Beijing dan Moskow

China secara terbuka kembali menolak ajakan untuk terlibat dalam negosiasi perlucutan senjata nuklir tersebut. Duta Besar China untuk PBB, Shen Jian, menegaskan bahwa kemampuan nuklir negaranya tidak berada pada level yang sebanding dengan dua kekuatan nuklir terbesar dunia, yakni AS dan Rusia.

Di sisi lain, Rusia melalui Duta Besar Gennady Gatilov menyatakan hanya bersedia terlibat dalam pembicaraan baru jika negara-negara bersenjata nuklir lain ikut serta. Gatilov secara spesifik menyebut Inggris dan Prancis sebagai bagian dari aliansi militer NATO yang harus dilibatkan dalam mekanisme tersebut.

Informasi lengkap mengenai isu diplomasi nuklir ini disampaikan melalui pernyataan resmi para delegasi dalam Konferensi Perlucutan Senjata PBB yang dirilis pada 6 Februari 2026.