Penilaian terbaru dari Moody’s Ratings dan Morgan Stanley Capital International (MSCI) terhadap Indonesia dinilai bukan merupakan cerminan dari pelemahan fundamental ekonomi nasional. Para ekonom menyebut sorotan lembaga internasional tersebut lebih tertuju pada aspek kepastian kebijakan pemerintah dan tata kelola kelembagaan yang memengaruhi persepsi investor.
Kondisi Fundamental Ekonomi Masih Stabil
Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Rizal Taufiqurrahman, menjelaskan bahwa indikator makroekonomi Indonesia sebenarnya masih berada dalam posisi relatif stabil. Pertumbuhan ekonomi pada 2025 tercatat sekitar 5,11 persen dengan tingkat inflasi yang terjaga di kisaran target 1,5 hingga 3,5 persen.
Selain itu, defisit fiskal juga masih terkendali di bawah ambang batas 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Rizal menilai bahwa sinyal dari Moody’s dan MSCI lebih berkaitan dengan kredibilitas fiskal serta daya tarik investasi pasar atau investability.
“Kedua lembaga tersebut pada dasarnya memberi sinyal yang sama yakni masalahnya bukan angka makro, melainkan kepastian kebijakan dan tata kelola. Moody’s menilai kredibilitas fiskal dan kelembagaan, sementara MSCI menilai investability pasar,” ujar Rizal pada Sabtu (14/2/2026).
Dampak Terhadap Pasar Keuangan dan Investasi
Tanpa adanya perbaikan pada aspek regulasi, tekanan terhadap pasar keuangan diprediksi akan terus berlanjut meskipun indikator makro tetap stabil. Rizal menekankan pentingnya pemerintah memperjelas arah pembiayaan program prioritas dan menjaga konsistensi regulasi untuk menurunkan risk premium serta meredakan tekanan pada nilai tukar rupiah.
Senada dengan hal tersebut, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira Adhinegara, melihat perubahan outlook dari Moody’s sebagai indikator adanya kebijakan ekonomi yang belum berhasil diimplementasikan secara optimal. Ia memperingatkan adanya risiko kenaikan beban bunga jika investor mulai bersikap hati-hati terhadap aset Indonesia.
Risiko Ketidakpastian Regulasi
Beberapa poin kritis yang menjadi sorotan investor menurut analisis Celios meliputi:
- Kenaikan imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun ke level 6,41 persen dalam sebulan terakhir.
- Isu pengalihan izin perusahaan swasta ke Danantara yang memicu keraguan pelaku usaha.
- Potensi pembatalan investasi jangka panjang bernilai besar akibat risiko regulasi yang dinilai terlalu tinggi.
Bhima menambahkan bahwa jika peringatan ini tidak segera ditindaklanjuti, Indonesia berisiko mengalami penurunan peringkat kredit yang akan membuat kreditur meminta imbal hasil lebih tinggi di masa depan. Informasi lengkap mengenai analisis ekonomi ini merujuk pada pernyataan resmi para ekonom yang dihimpun pada Februari 2026.