Pemerintah Iran membuka peluang kerja sama strategis dengan Amerika Serikat di sektor minyak dan gas, pertambangan, hingga pengadaan pesawat terbang. Langkah ini diambil seiring dengan melunaknya sikap Teheran dalam proses perundingan program nuklir guna memastikan keberlanjutan kesepakatan ekonomi antar kedua negara.
Peluang Investasi dan Kerja Sama Ekonomi
Wakil Direktur Diplomasi Ekonomi Kementerian Luar Negeri Iran, Hamid Ghanbari, menyatakan bahwa pihaknya kini mempertimbangkan manfaat ekonomi langsung bagi AS. Hal ini mencakup investasi di ladang minyak dan gas bersama serta sektor pertambangan.
Kepentingan bersama di ladang minyak dan gas, ladang bersama, investasi pertambangan, dan bahkan pembelian pesawat terbang termasuk dalam negosiasi, ujar Ghanbari pada Minggu (15/2/2026).
Evaluasi Kesepakatan Nuklir Masa Lalu
Ghanbari menilai pakta nuklir tahun 2015 tidak memberikan keuntungan ekonomi yang signifikan bagi Washington. Kondisi tersebut memicu penarikan diri AS dari kesepakatan pada 2018 di bawah kepemimpinan Donald Trump yang berujung pada tekanan ekonomi terhadap Teheran.
Dalam perundingan kali ini, Iran juga menuntut pelepasan aset luar negeri yang dibekukan oleh AS secara permanen. Tuntutan tersebut menjadi poin krusial dalam setiap draf perjanjian yang sedang disusun, baik dilakukan secara bertahap maupun sekaligus.
Kesiapan Militer di Tengah Diplomasi
Meski jalur diplomasi sedang ditempuh secara serius, Iran menegaskan bahwa aktivitas kementerian dan lembaga, termasuk sektor militer, tetap berjalan normal. Ghanbari menekankan pentingnya kesiapan negara menghadapi berbagai skenario di tengah ketegangan yang masih ada.
Saat ini, AS dilaporkan telah menyiagakan kapal induk di perairan Timur Tengah sebagai respons atas isu program nuklir. Iran pun memberikan peringatan akan menargetkan pangkalan militer AS jika kedaulatan mereka terancam, mengingat kapabilitas rudal balistik canggih yang dimiliki Teheran.
Informasi lengkap mengenai isu ini disampaikan melalui pernyataan resmi Hamid Ghanbari selaku perwakilan Kementerian Luar Negeri Iran yang dirilis pada 15 Februari 2026.