Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Jamaludin Malik, meminta PT PLN (Persero) untuk membenahi tata kelola pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Hal ini disampaikan menyusul perlunya penguatan pendekatan sosial sebelum eksekusi fisik proyek gardu induk 150 kV dilakukan di lapangan.
Dalam pernyataannya di Jakarta pada Kamis (12/2/2026), Jamaludin menekankan bahwa sosialisasi kepada masyarakat tidak boleh hanya bersifat formalitas. PLN diharapkan memberikan ruang dialog substantif yang mencakup penjelasan mengenai aspek keselamatan, standar jarak aman, hingga analisis dampak lingkungan.
Urgensi Transparansi dan Legitimasi Sosial
Jamaludin menjelaskan bahwa proyek gardu induk dan jaringan transmisi sangat krusial untuk menjaga keandalan sistem serta menurunkan losses daya. Namun, ia menegaskan bahwa aspek teknis tersebut harus berjalan beriringan dengan kepatuhan prosedural dan legitimasi sosial di tingkat tapak.
“PLN perlu memperkuat due diligence sosial sebelum eksekusi fisik proyek dilakukan. Sosialisasi tidak boleh bersifat formalitas, tetapi harus memberikan ruang dialog yang substantif, termasuk menjelaskan aspek keselamatan, standar jarak aman, analisis dampak lingkungan, serta manfaat sistemik proyek bagi wilayah tersebut,” ujar legislator asal daerah pemilihan Jawa Tengah II tersebut.
Sorotan Kasus Gardu Induk di Jepara
Salah satu poin yang menjadi perhatian adalah dinamika di Desa Tunggul Pandean, Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara. Warga setempat menyampaikan keberatan terkait dugaan pendirian gardu induk 150 kV yang dinilai minim musyawarah desa serta berlokasi terlalu dekat dengan permukiman.
Persoalan lain yang muncul adalah penggunaan tanah bengkok desa yang diduga dilakukan tanpa persetujuan masyarakat. Jamaludin menilai setiap pemanfaatan aset desa wajib mengikuti peraturan perundang-undangan, termasuk prinsip keterbukaan informasi dan persetujuan para pihak terkait.
Proyeksi Kebutuhan Listrik Nasional 2034
Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), permintaan listrik Indonesia diprediksi akan meningkat drastis hingga 50 persen pada tahun 2034. Pertumbuhan ini didorong oleh laju ekonomi dan industrialisasi yang masif di berbagai wilayah.
Dalam dokumen Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034, penjualan listrik diproyeksikan naik dari 340 terawatt-hour (TWh) pada 2026 menjadi 511 TWh pada 2034. Sebagai bagian dari penguatan sistem, PLN telah menginvestasikan Rp452 miliar sejak 2022 untuk membangun infrastruktur Gas Insulated Switchgear (GIS) 150 kV dan GISTET 500 kV di Sukatani, Karawang.
Informasi mengenai penguatan tata kelola infrastruktur ketenagalistrikan ini dihimpun berdasarkan pernyataan resmi anggota DPR RI dan data proyeksi energi nasional yang dirilis pada Februari 2026.