Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sulawesi Tenggara (Sultra) menyelenggarakan Gerakan Pangan Murah (GPM) di area parkir eks MTQ Kota Kendari pada 13-14 Februari 2026. Inisiatif ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau bagi masyarakat menjelang bulan suci Ramadhan.
Upaya Menekan Inflasi dan Membantu Masyarakat
Ketua Umum Kadin Sultra, Anton Timbang, menjelaskan bahwa GPM merupakan agenda rutin organisasi untuk merespons kondisi ekonomi di wilayah tersebut. Menurutnya, kehadiran Kadin secara langsung di tengah masyarakat diharapkan dapat meringankan beban ekonomi akibat fluktuasi harga.
“Seperti yang sudah kita lihat bersama hari ini, kita menyelenggarakan gerakan pangan murah mulai hari ini dan Sabtu besok. Kegiatan ini sudah menjadi kegiatan rutin Kadin Sulawesi Tenggara. Kemudian kita melihat adanya inflasi di Sultra, sehingga Kadin turun langsung membantu masyarakat,” ujar Anton Timbang dalam keterangan tertulisnya.
Detail Paket Sembako dan Subsidi Harga
Dalam pelaksanaan selama dua hari tersebut, Kadin Sultra menyiapkan sekitar 3.000 paket untuk setiap komoditas kebutuhan pokok per harinya. Melalui skema subsidi, harga yang ditawarkan kepada masyarakat berada di bawah harga pasar saat ini.
- Beras SPHP (5 kg): Rp 55.000
- Gula Pasir: Rp 13.000 per kg
- Minyak Goreng: Rp 14.000 per liter
- Telur Ayam: Rp 55.000 per rak
Selain penyediaan sembako, acara ini melibatkan 24 tenant UMKM lokal. Keterlibatan pelaku usaha kecil ini bertujuan untuk memberikan ruang bagi mereka dalam meningkatkan volume penjualan sekaligus memperluas jangkauan pasar di Kota Kendari.
Perluasan Wilayah dan Dukungan Pemerintah
Anton Timbang juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara atas dukungan penuh terhadap kelancaran acara ini. Ia memastikan bahwa Gerakan Pangan Murah tidak hanya berhenti di Kendari, namun akan berlanjut ke wilayah lain di Sultra.
“Kami berterima kasih kepada Gubernur yang sudah mendukung kami semua mempersiapkan GPM, baik itu di kota Kendari hari ini, kemudian berikutnya di Kolaka, dan selanjutnya akan berakhir di kota Baubau,” tambahnya.
Implementasi Kerja Sama Nasional
Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Hukum dan HAM Kadin Indonesia, Azis Syamsuddin, turut hadir mewakili Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie. Ia menegaskan bahwa aksi nyata di Sultra ini merupakan implementasi dari nota kesepahaman (MoU) antara Kadin dengan berbagai kementerian dan lembaga pusat.
Kerja sama tersebut melibatkan Kementerian Dalam Negeri, Badan Gizi Nasional, dan Kementerian Pertanian untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Azis menyebut langkah ini sejalan dengan program prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan.
Informasi lengkap mengenai isu ini disampaikan melalui pernyataan resmi Kadin Sulawesi Tenggara yang dirilis pada 13 Februari 2026.