Kementerian Luar Negeri China Desak Warganya Hindari Jepang, Soroti Keamanan dan Gempa Jelang Imlek

Pemerintah China secara resmi melarang warganya untuk bepergian ke Jepang selama periode libur Tahun Baru Imlek yang jatuh pada 15 Februari 2026. Larangan ini diumumkan oleh Kementerian Luar Negeri di Beijing pada Senin, 26 Januari 2026, di tengah memanasnya hubungan diplomatik antara kedua negara.

Kementerian Luar Negeri China mendesak warga untuk menghindari perjalanan ke Jepang dan menyarankan mereka yang sudah berada di sana untuk tetap waspada. Peringatan ini mencakup potensi kejahatan dan bencana alam, yang disebut sebagai alasan utama pembatasan perjalanan.

Peringatan Perjalanan dan Alasan Beijing

Dalam pernyataannya, Kementerian Luar Negeri di Beijing secara eksplisit menyebutkan adanya penurunan keamanan publik di Jepang. Mereka menyoroti peningkatan kejahatan yang menargetkan warga negara China serta serangkaian gempa bumi yang telah menyebabkan cedera.

“Menjelang Tahun Baru Imlek, Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan Besar China di Tokyo mendesak warga untuk menghindari perjalanan ke Jepang dan menyarankan mereka yang sudah berada di sana untuk tetap waspada terhadap peringatan kejahatan dan bencana,” tulis Kementerian Luar Negeri di Beijing, dilansir dari SCMP.

“Dalam beberapa pekan terakhir, keamanan publik di Jepang memburuk, dengan meningkatnya kejahatan yang menargetkan warga negara China dan serangkaian gempa bumi yang menyebabkan cedera,” imbuh pernyataan tersebut.

Dampak Pernyataan PM Jepang Sanae Takaichi

Larangan perjalanan ini juga menandai berlanjutnya kebuntuan diplomatik antara Jepang dan China. Ketegangan ini dipicu oleh pernyataan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi pada 7 November 2025, yang menyatakan bahwa serangan China ke Taiwan berpotensi menjadi ancaman keamanan yang memicu intervensi militer.

Pernyataan Takaichi tersebut memicu kemarahan Beijing, yang kemudian ditanggapi dengan pembatasan ekspor dan pembatalan penerbangan. China memandang Taiwan sebagai bagian dari negaranya dan akan terus berupaya menguasainya, sementara sebagian besar negara, termasuk Jepang, tidak mengakui Taiwan sebagai negara merdeka.

Meskipun Takaichi belum menarik kembali pernyataannya, ia telah memperhalusnya dengan menegaskan kembali posisi Jepang mengenai kebijakan “Satu China” Tiongkok. Ia juga menyatakan bahwa penafsiran China terhadap pernyataannya tidak sesuai dengan fakta.

Pada konferensi pers 19 Januari 2026, Takaichi mengamati bahwa China telah melakukan latihan militer di sekitar Taiwan dan tekanan ekonomi melalui pengendalian bahan-bahan rantai pasokan utama semakin dilakukan. “Lingkungan keamanan internasional semakin memburuk,” kata Takaichi.

Penurunan Wisatawan dan Pembatalan Penerbangan

Peringatan perjalanan ini berpotensi menurunkan jumlah wisatawan China ke Jepang. Bulan lalu, jumlah wisatawan asal China ke Jepang turun sebesar 45 persen dibandingkan tahun sebelumnya, dengan hanya sekitar 330.000 wisatawan China yang datang.

Padahal, kunjungan wisatawan China pernah mencapai seperempat dari total wisatawan asing di Jepang, dengan total hampir 7,5 juta orang datang dari China dalam kurun waktu sembilan bulan pertama tahun sebelumnya. Perselisihan kedua negara tampaknya masih berdampak pada penurunan jumlah wisatawan pada tahun ini.

Maskapai penerbangan besar di China, termasuk Air China, China Eastern, dan China Southern Airlines, telah memperpanjang kebijakan perubahan dan pembatalan gratis untuk penerbangan ke Jepang hingga 24 Oktober 2026. Kebijakan ini pertama kali diumumkan pada November 2025, tepat setelah pernyataan kontroversial Takaichi.

Optimisme Pariwisata China ke Asia Timur

Di sisi lain, China tetap optimis bahwa negaranya akan mengalami ledakan pariwisata yang menargetkan wisatawan dari Asia Timur, seperti Korea Selatan. Optimisme ini didukung oleh kebijakan bebas visa yang memungkinkan jumlah wisatawan Korea Selatan ke China dan pengunjung China ke Korea Selatan terus meningkat.

Informasi lengkap mengenai isu ini disampaikan melalui pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri China yang dirilis pada Senin, 26 Januari 2026.