Korea Utara melontarkan ancaman keras terhadap Korea Selatan menyusul insiden drone yang melintasi perbatasan antar-negara. Pyongyang memperingatkan akan adanya balasan yang mengerikan jika deteksi serupa kembali terjadi di wilayah kedaulatan mereka.
Pernyataan Keras Kim Yo Jong
Adik perempuan Pemimpin Tertinggi Korea Utara Kim Jong Un, Kim Yo Jong, menegaskan bahwa kedaulatan negaranya tidak dapat diganggu gugat. Melalui kantor berita resmi KCNA pada Jumat (13/2/2026), ia memperingatkan Seoul untuk segera menghentikan pengiriman drone tersebut.
“Saya memberikan peringatan dini bahwa terulangnya provokasi yang melanggar kedaulatan DPRK yang tidak dapat diganggu gugat pasti akan memicu respons yang mengerikan,” tegas Kim Yo Jong.
Ia menambahkan bahwa Pyongyang tidak akan memedulikan identitas aktor di balik pengiriman drone tersebut. Pihaknya tidak mempersoalkan apakah manipulator infiltrasi tersebut merupakan individu maupun organisasi sipil.
Investigasi Internal di Seoul
Menanggapi ketegangan ini, Kementerian Unifikasi Korea Selatan menyatakan akan segera menerapkan langkah-langkah pencegahan agar insiden serupa tidak terulang. Pemerintah Seoul sebelumnya sempat membantah keterlibatan dalam insiden infiltrasi drone pada Januari lalu dengan dalih aksi warga sipil.
Namun, tim tugas gabungan militer dan polisi kini sedang menyelidiki tiga tentara aktif dan satu staf agen intelijen. Menteri Unifikasi Korea Selatan, Chung Dong-young, menyatakan penyesalan mendalam atas insiden tersebut.
Chung menduga bahwa pengiriman drone tersebut mungkin merupakan ulah staf pemerintah yang masih setia kepada Presiden Korea Selatan sebelumnya, Yoon Suk Yeol. Isu ini menjadi sensitif bagi Presiden Lee Jae Myung yang telah berjanji untuk menghapus provokasi semacam itu.
Agenda Politik Korea Utara
Pengamat menilai ketegangan ini terjadi saat Korea Utara bersiap menggelar kongres partai penting pada akhir Februari mendatang. Agenda lima tahunan ini akan menentukan kebijakan luar negeri, perencanaan perang, serta ambisi nuklir Pyongyang.
Yang Moo-jin, mantan presiden Universitas Studi Korea Utara, menyebut bahwa pernyataan Kim Yo Jong menunjukkan Pyongyang sedang memantau dengan cermat perkembangan terbaru di Korea Selatan. Presiden Lee Jae Myung sendiri sempat mengisyaratkan kemungkinan permintaan maaf secara resmi untuk menjaga stabilitas.
Informasi lengkap mengenai perkembangan situasi ini disampaikan melalui pernyataan resmi pemerintah Korea Utara dan Kementerian Unifikasi Korea Selatan yang dirilis pada Februari 2026.