Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa percepatan pertumbuhan ekonomi menjadi kunci utama untuk menekan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Langkah strategis ini diambil guna menghindari risiko resesi ekonomi yang serupa dengan krisis tahun 1997–1998.
Strategi Menghindari Risiko Resesi
Purbaya menilai perubahan strategi sangat krusial agar Indonesia tidak terperosok ke dalam lubang krisis masa lalu. Ia menekankan pentingnya mengubah arah kebijakan agar pertumbuhan ekonomi bergerak lebih cepat dari sebelumnya.
“Karena kita akan resesi dan kalau kita lihat strateginya kemarin, hampir pasti kita menuju 97–98. Kita ubah strateginya supaya pertumbuhan semakin cepat,” ujar Purbaya dalam acara Economic Outlook di Jakarta Pusat, Kamis (12/2/2026).
Salah satu langkah nyata yang ditempuh adalah menahan kebijakan yang berpotensi menekan daya beli masyarakat serta dunia usaha. Kebijakan tersebut mencakup penundaan kenaikan tarif pajak, pemungutan pajak pedagang daring (online), hingga pengenaan cukai minuman bergula dalam kemasan (MBDK).
Optimalisasi Belanja dan Penerimaan Pajak
Pemerintah kini fokus mendorong percepatan belanja negara dan mengoptimalkan likuiditas di sistem keuangan. Purbaya secara aktif meminta kementerian serta lembaga untuk segera merealisasikan anggaran demi menggerakkan roda perekonomian nasional.
Indikasi perbaikan mulai terlihat dari performa penerimaan pajak pada awal tahun ini. Tercatat, pertumbuhan penerimaan pajak pada Januari 2026 meningkat sebesar 30 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
“Kalau ini bisa saya jaga, momentum pertumbuhannya bagus, kita tahan 30 persen terus, itu saja sudah melebihi target dari APBN kita. Defisitnya akan turun,” kata Purbaya menjelaskan optimisme terhadap target anggaran.
Reformasi Internal dan Pengawasan Barang Ilegal
Selain fokus pada pertumbuhan, pembenahan internal di lingkungan Kementerian Keuangan terus dilakukan, khususnya pada Direktorat Jenderal Pajak serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pengawasan ketat terhadap masuknya barang ilegal menjadi prioritas untuk memperkuat pasar domestik.
Mengingat 90 persen ekonomi Indonesia digerakkan oleh permintaan dalam negeri, kebocoran akibat praktik ilegal dianggap sangat merugikan. Praktik tersebut dinilai menggerus potensi penerimaan negara dan merusak daya saing pelaku usaha lokal.
Purbaya meyakini bahwa kombinasi antara pertumbuhan ekonomi yang cepat, peningkatan kepatuhan pajak, dan reformasi internal akan menekan defisit APBN secara bertahap tanpa membebani masyarakat dengan pajak baru.
Informasi mengenai strategi fiskal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam forum Economic Outlook yang berlangsung di Jakarta pada Kamis, 12 Februari 2026.