Majelis Ulama Indonesia (MUI) tengah menanti kepastian kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam rapat perdana sekaligus inaugurasi Board of Peace (BoP) di Amerika Serikat yang dijadwalkan pada 19 Februari 2026. MUI menekankan bahwa keputusan Presiden diyakini akan mempertimbangkan dinamika global, terutama situasi di Gaza dan kepentingan nasional Indonesia.
Enam Poin Tausiyah MUI untuk Pemerintah
Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Prof Sudarnoto Abdul Hakim, mengonfirmasi bahwa undangan acara tersebut telah diterima oleh Presiden. Namun, hingga saat ini belum ada informasi final mengenai kehadiran langsung kepala negara di forum tersebut.
Sebagai bentuk masukan, MUI telah menyampaikan enam poin tausiyah kepada Presiden sebagai rujukan sikap dalam menyikapi BoP dan perkembangan isu Palestina. Salah satu poin utamanya adalah jaminan terhadap kemerdekaan Palestina sebagai syarat mutlak keterlibatan Indonesia.
“Positioning MUI jelas, yaitu memastikan setiap inisiatif perdamaian internasional, termasuk BoP, harus berpihak pada kemerdekaan Palestina, bukan sekadar program stabilisasi tanpa penyelesaian akar masalah,” tegas Sudarnoto dalam Mukernas 2026 di Jakarta, Kamis (12/2/2026).
Soroti Rencana Pengiriman Personel TNI ke Gaza
MUI juga memberikan perhatian khusus terhadap rencana pengiriman 5.000 hingga 8.000 personel TNI untuk misi perlindungan di Gaza. Sudarnoto mengingatkan agar penugasan tersebut murni bertujuan melindungi warga sipil dan tidak berbenturan dengan kelompok pejuang Palestina.
Ia menekankan agar pasukan Indonesia tidak masuk dalam skema international stabilization force yang berpotensi menempatkan TNI di bawah agenda kekuatan tertentu. Menurutnya, posisi TNI harus tetap netral dan tidak tersubordinasi oleh skema pihak lain yang dapat merugikan perjuangan rakyat Palestina.
Perbedaan Strategi dan Komitmen Nasional
Wakil Ketua Umum MUI, KH M Cholil Nafis, menjelaskan bahwa peran MUI adalah memberikan nasihat moral, sementara keputusan politik tetap berada di tangan pemerintah. Ia mengungkapkan adanya perbedaan strategi, di mana Presiden Prabowo berkeinginan untuk melakukan perubahan dari dalam organisasi tersebut.
Meskipun MUI bersikap skeptis terhadap sejumlah pihak penggagas BoP yang dinilai minim rekam jejak dalam membela Palestina, pemerintah menyatakan tidak akan otomatis mengikuti seluruh keputusan forum tersebut. Indonesia disebut tetap memiliki opsi untuk absen atau keluar jika kebijakan BoP bertentangan dengan prinsip nasional.
Informasi lengkap mengenai sikap dan rekomendasi ini disampaikan melalui pernyataan resmi pengurus Majelis Ulama Indonesia dalam rangkaian Mukernas 2026 yang dirilis pada 12 Februari 2026.