Sejumlah elemen masyarakat, mulai dari akademisi, peneliti, organisasi masyarakat sipil, hingga aktivis mahasiswa, terus menyuarakan kritik terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kritik ini dinilai krusial untuk menjamin keberhasilan dan keberlanjutan program, terutama di tengah alokasi anggaran yang signifikan. Pemerintah disebut cenderung defensif dalam merespons masukan yang disampaikan.
Pergeseran Tujuan dan Kesiapan Ekosistem Lokal
Tujuan awal Program MBG adalah mengatasi gizi buruk dan stunting di kalangan anak-anak. Namun, dalam perkembangannya, tujuan ini meluas untuk menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi lokal.
Perluasan tujuan serupa pernah terjadi di Brasil, namun dengan ekosistem yang mendukung seperti regulasi pembelian bahan baku dari petani lokal dan koperasi petani yang kuat. Di Indonesia, ekosistem pendukung tersebut belum terbentuk secara merata.
Riset LabSosio FISIP UI dengan Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan (PSKP) Kemendikdasmen menemukan bahwa Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) terpaksa membeli bahan baku dari pasar biasa. Hal ini disebabkan ketidaksiapan petani atau UMKM setempat untuk memasok bahan baku dalam jumlah dan kualitas sesuai standar dapur, berpotensi menghambat pencapaian tujuan penurunan angka stunting.
Sasaran Program yang Non-Targeted dan Potensi Pemborosan
Penerima manfaat Program MBG cenderung non-targeted. Meskipun terkonsentrasi pada pelajar SD hingga SMA, penerima MBG beragam, dari yang mengalami gizi buruk hingga tidak, serta berasal dari berbagai lapisan kelas sosial. Bahkan, ada rencana memperluas kategori penerima, termasuk guru, tenaga kependidikan, dan anak-anak di rumah singgah.
Riset LabSosio FISIP UI dan PSKP Kemendikdasmen di sejumlah sekolah di tiga provinsi mengindikasikan program ini cenderung efektif di kalangan menengah bawah daripada di kalangan menengah atas. Pemberian MBG kepada mereka yang tidak memerlukannya berpotensi membuat program ini menjadi mubazir.
Program serupa di Jepang memang bersifat universal, namun hal itu dimungkinkan karena kemampuan finansial pemerintah yang kuat, kapasitas birokrasi yang mumpuni, serta ketimpangan sosial dan kesenjangan antarwilayah yang relatif rendah.
Anggaran Jumbo di Tengah Keterbatasan Fiskal
Perluasan tujuan dan penerima program yang non-targeted berkonsekuensi pada pembengkakan jumlah penerima manfaat, SPPG, dan tentu saja anggaran Program MBG.
Menurut data Kementerian Keuangan, program ini telah menyerap anggaran sebesar Rp 51,5 triliun dari total anggaran Rp 71 triliun pada tahun 2025. Sedangkan per 21 Februari 2026, sekitar Rp 36,6 triliun telah terserap dari total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 223,5 triliun.
Alokasi dana jumbo ini menimbulkan pertanyaan tentang landasan yang mendasarinya, terutama di tengah anggaran negara yang terbatas dan penerapan efisiensi pada sektor-sektor lain yang bersifat strategis.
Tantangan Desain Program dan Problematika Pelaksanaan
Desain Program MBG mensyaratkan dukungan ekosistem lokal yang memadai, mulai dari investor yang berminat menanamkan modal lebih dari Rp 1 miliar untuk membuka satu dapur, akuntan, ahli gizi, pemasok bahan baku, hingga koki yang bisa menyuplai sekitar 1000-3000 paket makanan per hari.
Ekosistem tersebut telah terbentuk di sejumlah daerah perkotaan, namun tidak atau belum di daerah lainnya. Ketidakcocokan antara desain program dengan ekosistem ini memunculkan sejumlah masalah dalam pelaksanaan MBG.
Sejak dicanangkan lebih dari satu tahun lalu, problematika yang paling menyedot perhatian masyarakat adalah keracunan massal yang dialami pelajar di sejumlah daerah, serta menu yang tidak memenuhi standar. Riset LabSosio-PSKP Kemendikdasmen juga menemukan masalah seperti keterlambatan distribusi, bertambahnya beban kerja guru, terganggunya jam istirahat dan belajar, serta menu yang tidak habis dimakan.
Meskipun demikian, Program MBG juga mencatatkan capaian positif, utamanya di kelas menengah bawah, seperti membantu siswa dalam mengikuti pembelajaran, baik secara fisik (lebih bertenaga, tidak khawatir lapar), mental (konsentrasi belajar), maupun sosial (kebersamaan siswa).
Urgensi Perbaikan untuk Keberlanjutan dan Legitimasi
Sebagai program baru, munculnya sejumlah problematika dapat dipahami. Kritik terhadap program ini justru dianggap wajar dan perlu, berfungsi sebagai evaluasi gratis berkala yang berguna bagi perbaikan program.
Sejumlah akademisi berpandangan bahwa perbaikan desain dan tata kelola Program MBG sangat diperlukan. Dua hal penting yang perlu dirumuskan ulang adalah tujuan dan penerima manfaat.
Tujuan program sebaiknya fokus pada pemberian makan bergizi gratis demi menurunkan angka stunting. Penciptaan lapangan kerja dan penguatan ekonomi lokal dapat menjadi dampak sekunder, bukan primer. Dengan tujuan yang lebih fokus, penerima manfaat MBG pun mesti ditargetkan, yaitu anak-anak dari kelas menengah bawah dengan gizi buruk dan mengalami stunting, khususnya di wilayah-wilayah miskin.
Desain program juga mesti kompatibel dengan ekosistem di mana program itu diterapkan. Hal-hal tersebut pada gilirannya dapat menurunkan secara signifikan jumlah anggaran yang harus dialokasikan untuk Program MBG dan menekan seminimal mungkin problematika dalam pelaksanaannya.
Tanpa perbaikan signifikan, Program MBG rentan dituduh sebagai instrumen patronase pemerintah atau “bancakan elite” dalam rangka Pemilu 2029, yang dapat mendelegitimasi dan menurunkan dukungan terhadap pemerintah. Sebaliknya, perbaikan esensial dapat meningkatkan peluang keberhasilan program sekaligus memperkuat legitimasi serta dukungan terhadap pemerintah.
Informasi mengenai evaluasi dan kritik terhadap Program Makan Bergizi Gratis ini disampaikan melalui pandangan sejumlah akademisi dan hasil riset LabSosio FISIP UI bersama Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan (PSKP) Kemendikdasmen.