Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyoroti temuan terkait praktik penggadaian Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang marak terjadi menjelang bulan Ramadan. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berkomitmen untuk memperketat pengawasan guna memastikan bantuan pendidikan tersebut tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
Pernyataan tersebut disampaikan Pramono usai meresmikan Meruya Sport Park di Meruya Utara, Jakarta Barat, pada Kamis (12/2/2026). Ia menegaskan bahwa KJP merupakan program utama pemerintah untuk mendukung akses pendidikan bagi warga kurang mampu sehingga pemanfaatannya harus sesuai peruntukan.
Koordinasi dengan Dinas Pendidikan
Pramono menyatakan akan segera melakukan koordinasi intensif dengan Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta untuk menindaklanjuti temuan penggadaian kartu bantuan tersebut. Langkah ini diambil sebagai upaya preventif agar bantuan sosial pendidikan tetap berada di tangan penerima manfaat.
“Yang pertama khusus untuk KJP, segera saya akan koordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk tidak digadaikan,” ujar Pramono saat memberikan keterangan kepada awak media.
Dampak Strategis KJP bagi Kesejahteraan
Menurut Pramono, KJP bukan sekadar bantuan finansial, melainkan program strategis yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi kelompok ekonomi lapisan terbawah. Ia menekankan bahwa prinsip utama program ini adalah mendorong perubahan taraf hidup masyarakat melalui pendidikan.
“Karena KJP ini adalah hal yang prinsip untuk bisa merubah kehidupan masyarakat terutama di lapis terbawah,” tambahnya. Oleh karena itu, Pemprov DKI akan menyiapkan langkah pengawasan berlapis agar praktik serupa tidak terulang kembali di masa mendatang.
Perbaikan Indikator Sosial di Jakarta
Dalam kesempatan yang sama, Pramono memaparkan bahwa berbagai indikator sosial di Jakarta menunjukkan tren perbaikan yang signifikan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan dan kasus stunting di ibu kota terus mengalami penurunan.
Ia meyakini bahwa keberhasilan tersebut merupakan hasil dari integrasi berbagai program bantuan sosial dan pendidikan yang dijalankan pemerintah daerah. Beberapa program yang dinilai memberikan kontribusi besar antara lain:
- Kartu Jakarta Pintar (KJP)
- Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU)
- Program pemutihan ijazah bagi warga tidak mampu
“Hal itu terbukti dari hasil BPS kita, semua indikator berkaitan dengan kemiskinan, stunting, dan sebagainya mengalami perbaikan. Saya meyakini itu karena ada KJP, KJMU, pemutihan ijazah, dan sebagainya,” tutur Pramono.
Informasi mengenai pengawasan bantuan pendidikan ini disampaikan berdasarkan pernyataan resmi Gubernur DKI Jakarta dalam agenda kunjungan kerja di wilayah Jakarta Barat pada 12 Februari 2026.