Sekjen PBB Antonio Guterres Ingatkan Bahaya Hukum Rimba di Tengah Munculnya Dewan Perdamaian Trump

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres, menyampaikan peringatan keras terkait kondisi geopolitik dunia yang kian tidak menentu. Dalam pidatonya di hadapan Dewan Keamanan PBB pada Senin (26/1/2026) waktu setempat, Guterres menyoroti pergeseran dari supremasi hukum menuju apa yang ia sebut sebagai hukum rimba.

Guterres menegaskan bahwa Dewan Keamanan merupakan satu-satunya institusi internasional yang memiliki mandat hukum sah untuk mengambil keputusan mengikat terkait perdamaian dunia. Ia mengingatkan bahwa pengabaian terhadap Piagam PBB dapat memicu ketidakstabilan yang lebih luas di berbagai belahan dunia.

Legitimasi Hukum Internasional dan Piagam PBB

Dalam pernyataannya, Guterres menekankan bahwa tidak ada pengecualian bagi negara mana pun, baik besar maupun kecil, untuk mematuhi aturan internasional. Ia mengkritik maraknya pelanggaran terhadap hukum internasional yang dilakukan secara terang-terangan.

“Di berbagai belahan dunia, supremasi hukum sedang digantikan oleh hukum rimba,” ujar Guterres sebagaimana dilansir dari laporan AFP.

Ia juga menambahkan bahwa koalisi ad hoc atau badan di luar PBB tidak memiliki legitimasi hukum untuk mewajibkan negara anggota mematuhi keputusan mereka, terutama dalam hal penggunaan kekuatan bersenjata.

Munculnya Dewan Perdamaian Trump di Davos

Pernyataan tegas Guterres ini muncul hanya sepekan setelah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, meluncurkan Board of Peace atau Dewan Perdamaian di Davos, Swiss. Badan baru tersebut dipimpin langsung oleh Trump dan diklaim sebagai alternatif untuk mewujudkan perdamaian global yang selama ini dianggap belum maksimal oleh PBB.

Berbeda dengan struktur PBB yang melibatkan hak veto lima negara besar dan suara seluruh negara anggota, Dewan Perdamaian Trump memiliki mekanisme kepemimpinan yang lebih sentralistik. Meski dihadiri oleh sejumlah pemimpin dunia, termasuk perwakilan dari Indonesia, inisiatif ini masih menuai skeptisisme dari sejumlah sekutu utama Barat.

Tanggung Jawab Anggota Dewan Keamanan

Guterres menutup pidatonya dengan seruan agar negara-negara anggota Dewan Keamanan PBB kembali ke jalur yang benar. Ia menuntut para anggota untuk memberikan teladan dalam menjaga stabilitas global dan menegakkan hukum internasional tanpa standar ganda.

Menurutnya, anggota Dewan Keamanan memikul tanggung jawab khusus untuk memimpin dengan contoh nyata dalam menghormati Piagam PBB. Hal ini dianggap krusial untuk mencegah dunia jatuh ke dalam anarki internasional yang lebih dalam.

Cuplikan pidato lengkap dan informasi detail mengenai agenda sidang Dewan Keamanan dapat diakses melalui kanal YouTube resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa.