Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menginstruksikan seluruh pemerintah daerah untuk memperketat pengawasan terhadap stabilitas harga bahan pokok menjelang bulan Ramadhan. Langkah ini diambil seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat serta upaya penguatan koordinasi dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dukungan Daerah untuk Program Makan Bergizi Gratis
Dalam kunjungannya ke Kantor Gubernur Jawa Timur di Surabaya pada Kamis (19/2/2026), Zulkifli Hasan menegaskan bahwa koordinasi lintas sektor sangat krusial. Ia menyebutkan terdapat 17 kementerian yang bertanggung jawab penuh dalam mendukung operasional Badan Gizi Nasional (BGN).
“Seluruh pemerintah daerah ada 17 kementerian memiliki tanggung jawab untuk mendukung pelaksanaan Badan Gizi Nasional. Tidak ada alasan pemerintah daerah tidak bisa terlibat,” tegas pria yang akrab disapa Zulhas tersebut. Ia menambahkan bahwa kewajiban mendukung program MBG telah diatur secara resmi dalam ketentuan pemerintah pusat.
Stabilitas Harga dan Ketersediaan Stok Ramadhan
Selain fokus pada program gizi, Zulhas memberikan atensi khusus pada potensi gejolak harga pangan selama bulan suci. Pemerintah daerah diminta melakukan langkah-langkah preventif agar tidak terjadi kelangkaan stok maupun lonjakan harga bahan pokok yang tidak wajar.
Zulhas menekankan pentingnya kebijakan ekstra dari setiap kepala daerah untuk mengendalikan pasar. Ia berharap harga pangan di lapangan tetap berada dalam kondisi normal atau bahkan bisa ditekan lebih rendah untuk meringankan beban masyarakat.
“Kalau bisa turun (harga). Oleh karena itu perlu kebijakan yang ekstra agar puasa dan Ramadhan harga bisa normal lagi,” jelasnya. Upaya ini diharapkan dapat dilakukan melalui intervensi pasar yang efektif guna mengantisipasi tingginya permintaan konsumen.
Informasi mengenai instruksi ini disampaikan berdasarkan pernyataan resmi Menteri Koordinator Bidang Pangan dalam Rapat Koordinasi Makan Bergizi Gratis di Surabaya pada 19 Februari 2026.