Brasil dan Prancis Soroti Potensi Tandingan PBB, Tegaskan Penguatan Peran PBB Lebih Utama dari Dewan Perdamaian Trump

Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva dan Presiden Prancis Emmanuel Macron secara kompak menyerukan penguatan peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sikap ini muncul menyusul inisiatif Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang membentuk Board of Peace atau Dewan Perdamaian, sebuah organisasi resolusi konflik global.

Dalam percakapan telepon pada Selasa (27/1/2026), kedua pemimpin negara tersebut menegaskan bahwa upaya menjaga perdamaian dan keamanan global harus tetap berada dalam kerangka mandat Dewan Keamanan PBB. Prancis telah secara tegas menolak undangan Trump untuk bergabung dalam Dewan Perdamaian, sementara Lula menyuarakan kekhawatiran serius.

Latar Belakang dan Kekhawatiran atas Dewan Perdamaian

Dewan Perdamaian digagas dan dipimpin langsung oleh Presiden Trump, yang meluncurkannya pekan lalu dalam forum World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss. Trump didampingi sejumlah sekutu politiknya, termasuk Perdana Menteri Hongaria Viktor Orban dan Presiden Argentina Javier Milei.

Lula, yang dikenal sebagai tokoh kiri progresif, mengkhawatirkan Dewan Perdamaian berpotensi menjadi tandingan PBB dengan kendali terpusat pada Trump. Sebagaimana dilansir AFP, ia bahkan menyebut lembaga tersebut sebagai forum “di mana Trump menjadi pemiliknya.”

Sikap Tegas Brasil dan Prancis

Dalam percakapan telepon terpisah dengan Trump pada Senin (26/1/2026), Lula meminta agar ruang lingkup Dewan Perdamaian dibatasi hanya untuk isu Gaza. Ia juga mendesak agar Palestina diberikan kursi dalam forum tersebut.

Sementara itu, dalam percakapan pada Selasa (27/1/2026), Lula dan Macron sepakat bahwa inisiatif perdamaian global harus sejalan dengan mandat Dewan Keamanan PBB. Kepresidenan Brasil menyatakan, kedua pemimpin “membela penguatan PBB” sebagai institusi utama dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional.

Kontroversi dan Syarat Keanggotaan

Meskipun awalnya disebut akan fokus pada rekonstruksi Gaza, piagam Dewan Perdamaian dinilai tidak secara tegas membatasi cakupan kegiatannya hanya pada wilayah Palestina. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai tujuan dan jangkauan sebenarnya dari organisasi tersebut.

Selain itu, keanggotaan permanen dalam Dewan Perdamaian mewajibkan pembayaran sebesar 1 miliar dollar AS. Ketentuan ini memicu kritik bahwa lembaga tersebut berpotensi menjadi versi “bayar untuk berperan” dari Dewan Keamanan PBB, menimbulkan kekhawatiran akan akses dan pengaruh yang tidak setara.

Di sisi lain, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang saat ini menghadapi surat perintah penangkapan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) terkait perang di Gaza, menyatakan akan bergabung dengan Dewan Perdamaian.

Informasi lengkap mengenai isu ini disampaikan melalui pernyataan resmi Kepresidenan Brasil dan laporan media internasional yang dirilis pada Rabu, 28 Januari 2026.