Pemerintah Iran meluncurkan strategi baru untuk membujuk Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump agar mencabut sanksi ekonomi yang melumpuhkan Teheran. Langkah ini dilakukan melalui tawaran peluang investasi di sektor minyak dan gas sebagai poin utama dalam kesepakatan nuklir baru menjelang pertemuan di Jenewa, Swiss, pada Selasa (17/2/2026).
Perundingan tersebut dirancang untuk membatasi program nuklir Teheran sekaligus mencegah pecahnya konflik bersenjata di tengah meningkatnya kehadiran militer Washington di Timur Tengah. Iran berupaya menciptakan ketergantungan ekonomi yang saling menguntungkan guna menjamin keberlanjutan kesepakatan diplomatik di masa depan.
Detail Paket Investasi Iran untuk Amerika Serikat
Wakil Menteri Luar Negeri Iran untuk Diplomasi Ekonomi, Hamid Qanbari, menyatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan paket investasi komprehensif. Paket tersebut mencakup sektor energi, pertambangan, hingga pengadaan pesawat terbang untuk dibahas bersama delegasi AS.
“Agar kesepakatan ini berkelanjutan, penting bagi AS untuk juga mendapatkan keuntungan di sektor-sektor dengan pengembalian ekonomi yang tinggi dan cepat,” ujar Qanbari di hadapan Kamar Dagang Iran, Sabtu (15/2/2026).
Strategi serupa sebenarnya pernah diusulkan oleh Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi pada April 2025 dengan mempromosikan peluang investasi bernilai triliunan dollar AS. Namun, upaya tersebut gagal membuahkan hasil setelah AS justru bergabung dengan kampanye militer Israel untuk mengebom tiga situs nuklir utama Iran beberapa pekan kemudian.
Analisis Efektivitas Strategi Terhadap Kebijakan Trump
Sejumlah pengamat meragukan efektivitas tawaran ekonomi ini mengingat gaya kebijakan luar negeri Trump yang spesifik. Direktur Proyek Iran di International Crisis Group, Ali Vaez, menilai ada ketidaksinkronan antara tawaran Teheran dengan preferensi ekonomi Trump yang cenderung proteksionis.
Vaez menjelaskan bahwa Trump lebih menyukai aliran dana asing yang masuk ke dalam ekonomi AS daripada investasi perusahaan AS di luar negeri. Hal ini berkaca pada langkah negara-negara Teluk yang menyetorkan dana besar ke Amerika Serikat pada tahun lalu untuk memperkuat hubungan bilateral.
“Iran mencoba memainkan kartu ini tahun lalu juga, tetapi itu menunjukkan bahwa mereka tidak sepenuhnya memahami gaya Trump. Menggunakan investasi ekonomi sebagai daya tawar mungkin menarik bagi Trump, tetapi tidak dengan cara yang dilakukan oleh Iran sejauh ini,” kata Vaez kepada Radio Farda.
Hambatan Transparansi dan Tekanan Regional
Posisi tawar Iran kian terjepit seiring kesepakatan AS dan Israel untuk memperketat pengawasan terhadap penjualan energi ke China. Saat ini, China menyerap hampir 80 persen ekspor minyak Iran, yang menjadi tulang punggung utama pendapatan negara tersebut.
Raz Zimmt, pemimpin Program Iran di Institute for National Security Studies, menekankan bahwa reformasi internal drastis diperlukan agar investasi tersebut bisa terwujud. Ia menyoroti dominasi Korps Garda Revolusi (IRGC) dalam struktur ekonomi Iran serta masalah transparansi keuangan yang belum terselesaikan.
Sebagai catatan, Iran tetap menjadi salah satu dari tiga negara yang masuk dalam daftar hitam Satuan Tugas Aksi Keuangan (FATF), sebuah lembaga pengawas pencucian uang global. Kondisi ini dinilai menyulitkan perusahaan AS untuk masuk ke pasar Iran tanpa risiko hukum yang besar.
Informasi lengkap mengenai strategi diplomasi ekonomi ini dihimpun berdasarkan pernyataan resmi pemerintah Iran dan laporan yang dirilis melalui RFE/RL serta Radio Farda pada Februari 2026.